FKM UI Ingatkan Hati-Hati Terapkan New Normal

Sabtu, 06 Juni 2020 - 15:02 WIB
loading...
FKM UI Ingatkan Hati-Hati...
Pedagang menujukkan alat pelindung wajah atau face shield saat melayani pembeli di salah satu kios Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
A A A
JAKARTA - Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Tri Yunus Miko Wahyono menilai penerapan kenormalan baru atau new normal yang diwacanakan pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati. Miko membeberkan, dalam sepekan ini jumlah kasus positif Covid-19 turun dari 500-an ke 400-an.

"Dari minggu akhir bulan Mei sampai awal bulan Juni itu turun dari 500-an ke 400-an. Turun memang, tapi kan apakah 400-an minggu ini atau minggu awal Juni ini itu aman. Kalau menurut saya, tidak," ujar Miko dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'New Normal, Are You Ready?', Sabtu (6/6/2020).

Karena, kata dia, jumlah kasus positif Covid-19 masih sekitar 400. "Jadi harus hati-hati kapan kita membuka new normal-nya. Kapan kita membuka new normalnya? Kalau kasusnya dalam seminggu ini sudah turun, aman," ungkapnya.

Dia memberikan contoh di Depok, jumlah kasus positif Covid-19 dalam seminggu belakangan sudah aman, karena jumlahnya bisa dihitung dengan jari. "Kalau Jakarta harusnya itu turunnya sampai di bawah 100, jadi seminggu harus di bawah 100, baru bilang aman," katanya. (Baca juga: Pelibatan TNI di Masa Kenormalan Baru untuk Meminimalkan Pelanggaran ).

Namun, kata dia, sebenarnya aman absolut itu sampai tidak ada kasus. "Kalau jumlah kasusnya masih 400, apakah aman itu pertanyaannya. Emang menurun tapi belum aman. Jangan dibuka dengan new normal," katanya.

Sehingga, dia memastikan jika Jakarta menerapkan new normal dalam waktu dekat, jumlah kasus positif Covid-19 akan lebih banyak. "Kalau kemudian 400-an minggu ini selanjutnya saya pastikan akan lebih banyak," ujarnya.

Namun, untuk instansi pemerintah, menurut dia, bisa dibuka. Asalkan, bisa dipastikan tidak akan terjadi penularan. "Kayak misalnya ASN boleh masuk separuhnya, sambil mempersiapkan sektor-sektor di bawahnya, kalau misalnya sektor pariwisata, dinas pariwisata persiapkan sektornya, kemudian dinas perdagangan mempersiapkan sektornya," pungkasnya. (Baca juga: Pilpres 2024, Prabowo Disarankan Siapkan Capres Alternatif yang Didukung PDIP ).
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
UI Sanksi 15 Mahasiswa...
UI Sanksi 15 Mahasiswa Fakultas Hukum terkait Pelecehan Chat Mesum, Skorsing 1-3 Semester
Update Kasus Pelecehan...
Update Kasus Pelecehan di FHUI: 16 Terlapor Diperiksa, Bukti Chat 2024–2026 Ditelaah
Pelecehan Verbal 16...
Pelecehan Verbal 16 Mahasiswa FHUI, Selly DPR: Miris Calon Praktisi tapi Nggak Paham Hukum
Pelecehan Seksual di...
Pelecehan Seksual di Grup Chat Mahasiswa FHUI, Sahroni: Bahaya untuk Masa Depan Hukum Indonesia!
FHUI Serius Telusuri...
FHUI Serius Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual di Grup Chat
UI Gelar Diskusi Membedah...
UI Gelar Diskusi Membedah Peta Terbaru Ancaman Terorisme Global
UI Jatuhkan Sanksi Kasus...
UI Jatuhkan Sanksi Kasus KSBE di Fakultas Hukum, 15 Terlapor Terbukti Melanggar
Lolos SNBT UI 2026?...
Lolos SNBT UI 2026? Ini Tahapan Daftar Ulang, Pra Registrasi hingga Pengajuan UKT
Raksha Loka Fest di...
Raksha Loka Fest di Jaksel, Tim FIA UI Dorong Literasi Keuangan Komunitas Iklim
Rekomendasi
Lebih dari 9.500 Orang...
Lebih dari 9.500 Orang Hilang di Gaza sejak Awal Perang
Tiket Jakarta Fair 2026...
Tiket Jakarta Fair 2026 Mulai Dibuka Hari ini, Targetkan 6 Juta Pengunjung
Tinjau SDN Babakan 01...
Tinjau SDN Babakan 01 Pascarevitalisasi, Wakil Wali Kota Tangsel Pastikan KBM Nyaman
Berita Terkini
Bonjowi Minta PTUN Jakarta...
Bonjowi Minta PTUN Jakarta Tolak Gugatan UGM Soal Keberatan Putusan Komisi Informasi Pusat
2 Pengusaha Penyuap...
2 Pengusaha Penyuap Noel Ebenezer Cs Divonis 1,5 Tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa
Kawal Anggaran Negara,...
Kawal Anggaran Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Tuntas BGN hingga ke Daerah
KPK: Silmy Karim Kantongi...
KPK: Silmy Karim Kantongi Rp100 Juta per Pekan dari Pemerasan Izin Tinggal WNA
Nanik S Deyang Ungkap...
Nanik S Deyang Ungkap Mayjen Trenggono Segera Mundur dari TNI usai Jadi Wakil Kepala BGN
Tutup P3N 27, Gubernur...
Tutup P3N 27, Gubernur Lemhannas Tegaskan Pemimpin Nasional Harus Berintegritas, Adaptif, dan Visioner
Infografis
26 Miliarder Gagal Cegah...
26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim New York
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved