Tekad PA GMNI Perkuat Nasionalisme Lewat Kedaulatan Pangan
Sabtu, 20 November 2021 - 22:39 WIB
loading...
A
A
A
“Kita sudah tak berdaulat dalam masalah ini. Impor gandum terus naik, karena ada pembatasan impor jagung. Ternyata gandum impor itu juga dipakai buat pakan ternak, lantaran pakan ternak kita tak bisa dicukupi oleh produksi jagung dalam negeri,” kata Siswono.
Mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini menambahkan Indonesia masih mengimpor 70% kebutuhan kedelai nasional. Padahal, bahan baku tempe itu termasuk makanan pokok sehari-hari. Lebih lanjut disampaikan, 16% kebuthan kacang tanah dari impor, bahkan 90% bawang putih dalam negeri adalah impor.
“Sungguh kita telah menjadi negara importir pangan yang besar. Belum lagi sayur mayur dan buah buahan. Masih impor. Kita perlu introspeksi bahwa produk pertanian kita harus ditingkatkan kualitasnya. Rasanya tidak pantas kita menjadi pengimpor pangan, mengingat lokasi kita di daerah tropis dengan luas lahan hampir 2 juta km persegi. Kita harus bertekad untuk membangun kemandirian pangan, memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita,” sesal Siswono.
Di kesempatan sama, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mendukung pernyataan Siswono. Menurut Dwi, impor pangan memang makin lama melonjak tinggi. Impor komoditas berupa beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah melonjak dari 8 juta ton pada 2008, menjadi 20 juta ton pada 2018.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan produk lokal harus menjadi unggulan. Pemenuhan gizi, kata Hasto, sepatutnya dapat dipenuhi dari produk lokal. Mantan bupati Kulon Progo ini membagikan pengalamannya mendorong masyarakat Kulon Progo untuk mengonsumsi produk lokal bergizi.
“Kita harus betul-betul mengedepankan produk lokal, makanya ada beberapa hal yang saya lakukan di Kulon Progo. Contoh beras, kita berjuang keras agar raskin menjadi rasda (beras daerah). Diambil dari daerah. Saya merayu Bulog sampai tiga tahun baru setuju beras dari Kulon Progo,” kata Hasto.
Mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini menambahkan Indonesia masih mengimpor 70% kebutuhan kedelai nasional. Padahal, bahan baku tempe itu termasuk makanan pokok sehari-hari. Lebih lanjut disampaikan, 16% kebuthan kacang tanah dari impor, bahkan 90% bawang putih dalam negeri adalah impor.
“Sungguh kita telah menjadi negara importir pangan yang besar. Belum lagi sayur mayur dan buah buahan. Masih impor. Kita perlu introspeksi bahwa produk pertanian kita harus ditingkatkan kualitasnya. Rasanya tidak pantas kita menjadi pengimpor pangan, mengingat lokasi kita di daerah tropis dengan luas lahan hampir 2 juta km persegi. Kita harus bertekad untuk membangun kemandirian pangan, memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita,” sesal Siswono.
Di kesempatan sama, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mendukung pernyataan Siswono. Menurut Dwi, impor pangan memang makin lama melonjak tinggi. Impor komoditas berupa beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah melonjak dari 8 juta ton pada 2008, menjadi 20 juta ton pada 2018.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan produk lokal harus menjadi unggulan. Pemenuhan gizi, kata Hasto, sepatutnya dapat dipenuhi dari produk lokal. Mantan bupati Kulon Progo ini membagikan pengalamannya mendorong masyarakat Kulon Progo untuk mengonsumsi produk lokal bergizi.
“Kita harus betul-betul mengedepankan produk lokal, makanya ada beberapa hal yang saya lakukan di Kulon Progo. Contoh beras, kita berjuang keras agar raskin menjadi rasda (beras daerah). Diambil dari daerah. Saya merayu Bulog sampai tiga tahun baru setuju beras dari Kulon Progo,” kata Hasto.
Lihat Juga :
