Aktivis 98: Fitnah Terhadap Erick Thohir Akibat Upaya Bersih-bersih di BUMN

JAKARTA - Aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98 yakin Menteri BUMN Erick Thohir tidak terlibat bisnis tes PCR. Kinerja Erick Thohir memimpin BUMN justru dinilai membawa perubahan lebih maju.

Hal itu diungkapkan Sekjen Barikade 98 Arif Rahman menanggapi pernyataan Menteri Erick Thohir yang mengaku tidak mungkin mencari keuntungan pribadi terkait tes PCR bagi pelaku perjalanan. Arif menilai tudingan Erick terlibat bisnis PCR merupakan bentuk fitnah dan penzaliman terhadap sosok yang kini giat melakukan transformasi di BUMN.

"Kalau dia niat bisnis dengan memanfaatkan posisi, tentunya tidak bisnis PCR apalagi melalui PT GIS yang kuotanya paling kecil. Dia kini mengelola ratusan BUMN dan anak perusahaannya juga mengelola dana PEN. Kalau niat ngegarong, tentu banyak peluang," kata Arif, Jumat (19/11/2021).



Arif menjelaskan, kinerja Erick telah terbukti dan teruji dalam membantu presiden. Salah satunya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) di 2020 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp326 miliar dengan capaian laba operasi mencapai Rp2,4 triliun. Krakatau Steel mampu meraih laba dari yang sebelumnya mengalami kerugian sejak 2012.

Arif memaklumi kalau Erick menjadi sasaran fitnah. Sebab, bersih-bersih yang dilakukan di BUMN membuat tidak sedikit orang kehilangan pendaringan haram. Pundi-pundi duit haram yang dikelola secara sembunyi-sembunyi dengan modus anak atau cucu BUMN mulai dilibas. Sejumlah praktik mega-korupsi di lingkungan BUMN dibongkar.



Erick juga melakukan bersih-bersih BUMN dengan membongkar direksi dan komisaris, serta menempatkan profesional. Ini jelas mengganggu gerombolan pengasong politik. Termasuk, juga komisaris titipan yang mulai menyerang Erick dengan fitnah. “Saya menyayangkan ada komisaris dari relawan yang ikut arus memframing Erick Thohir dengan isu PCR. Kabarnya mereka kecewa, karena menjadi komisari tak seindah mimpi mereka. Erick Thohir menutup peluang komisaris bermain bisnis dan menekankan profesionalitas kerja,” kata aktivis 98 dari Universitas Tarumanagara ini.

Selain itu, peran Erick Thohir dalam penanganan Covid-19, khususnya PCR justru membuat BUMN termasuk yang merintis pengadaan PCR sebagai bentuk penugasan. Kementerian BUMN memberikan dukungan pada awal tes PCR yang dimunculkan pada Maret atau April 2020 untuk tes dan pelacakan pasien Covid-19 di Tanah Air. Saat itu, Kementerian BUMN memutuskan ikut membantu mengaktifkan 18 laboratorium PCR bekerja sama dengan rumah sakit BUMN dan sejumlah RS pemda.

Kebijakan wajib PCR, lanjut Arif, merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 lewat berbagai pintu yang ada. “Kebijakan PCR sekali lagi merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah yang diputuskan bersama-sama untuk perang melawan Covid-19 yang belum selesai,” ucapnya.