Demokrat: Pernyataan Syahrial Soal JK sebagai Ketum PBNU Tak Mewakili Partai

JAKARTA - Pernyataan Deputi Balitbang Partai Demokrat , Syahrial Nasution yang mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon Ketum PBNU bukan merupakan pernyataan Demokrat . Hal ini dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Baca juga: JK Diusulkan Jadi Ketum PBNU, PKB Balik Sarankan Jadi Ketum Demokrat

"Maka penting bagi kami untuk meluruskan informasi, sebagai bagian dari upaya tabayyun, menjaga kemaslahatan bersama," ujar Herzaky Mahendra Putra, Selasa (16/11/2021).

Terkait munculnya wacana usulan JK yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PBNU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan statement itu merupakan pandangan pribadi Syahrial Nasution.

Syahrial Nasution merupakan salah satu pembina Yayasan Ponpes Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya.

Jadi sekali lagi, statement yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat.

"Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926 Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati," tegas Herzaky Mahendra Putra.

NU adalah jam'iyah yang dilindungi oleh karomah para Wali. Karena itu, oleh sebab itu kata Herzaky Mahendra Putra tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana.

"Partai Demokrat, baik sebagai organisasi maupun kader-kadernya secara individu, memiliki hubungan baik dengan NU," jelasnya.

"Baik ketika salah satu kader terbaik Partai Demokrat, Bapak SBY, mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, maupun ketika saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan dan dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono," tambahnya.

Herzaky mengungkapkan, banyak dari kader Demokrat sendiri yang merupakan warga NU.

"Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing," kata Herzaky.

Ia berharap, penjelasan ini bisa menetralisir seluruh informasi dan wacana yang tidak tepat konteksnya. Agar kesalahpahaman tidak terus berlanjut dan hubungan Partai Demokrat dengan Nahdhatul Ulama yang selama ini terjalin baik, tetap terpelihara baik pada masa-masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution, mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon Ketum PBNU. Ia menyebut JK juga termasuk tokoh NU.

"Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia timur, juga tokoh NU. Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi Nahdliyin," ujar Syahrial Nasution, Minggu (14/11/2021).

Ia melihat sosok Pak JK sebagai tokoh bangsa. Apalagi dia juga tokoh NU. Apabila ketua umum PBNU dalam posisi saat ini merupakan organisasi besar milik umat yang mengedepankan pluralisme, artinya kata elite Partai Demokrat tersebut JK sangat memenuhi syarat.

"Secara ekonomi dan bisnis Pak JK juga sangat mumpuni. Akan fokus dalam membesarkan organisasi. Tidak perlu juga hadiah jabatan yang dikhawatirkan dapat menjadi beban dalam menjalin silaturahmi dengan pihak lain," tambah Syahrial Nasution.

Kader NU dan Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Luqman Hakim kemudian menyarankan agar Partai Demokrat mengangkat Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan politisi Partai Demokrat yang mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon Ketum PBNU.

"Nah, kalau ada elite Partai Demokrat yang ngebet menjadikan Pak JK sebagai Ketua Umum, saran saya agar lebih mudah terwujud, jadikanlah Pak JK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Luqman Hakim, Minggu (14/11/2021).