Polemik Wikipedia, PDIP: Cerminan Perang Sejarah Bangsa Ini

JAKARTA - Tagar #BoikotWikipedia sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter Indonesia. Penyebabnya, warganet menganggap ada yang keliru dari artikel mengenai Pembantaian pada 1965-1966 serta G30S/PKI di Wikipedia.

(Baca juga: Gara-gara Artikel PKI, Tagar #boikotwikipedia Heboh di Medsos)

Terkait hal itu, Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira berpendapat bahwa kebiasaan selama ini di Indonesia memanipulasi sejarah, menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejarah sangat rendah. "Karena sejarah ditulis oleh pemenang, history written by the winner," ujar Andreas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020).

(Baca juga: Pelibatan TNI di Masa Kenormalan Baru Beri Efek Gentar)

Dia mengatakan, orang pun menjadi kurang berminat terhadap sejarah, atau kalaupun minat itu dilakukan untuk kepentingan sendiri atau kelompok. "Kasus wikipedia ini merupakan cerminan perang sejarah di bangsa ini yang belum selesai, tuduh menuduh peristiwa 1965 soal siapa dalang masih berlangsung sampai sekarang," katanya.

Karena lanjut dia, dahulu sejarah peristiwa 1965 itu tidak pernah diungkap tuntas, sehingga muncul spekulasi-spekulasi baik spekulasi akademis, maupun spekulasi yang berupaya melakukan distorsi informasi yang diarahkan untuk mempertahankan diri atau kelompok atau menyerang kelompok lain sebagai alat pertahanan diri atau kelompok.

Dia melanjutkan, kasus Wikipedia sebagai open source informasi merupakan korban perang sejarah yang masih terjadi di negara ini. "Sehingga menurut saya, kalau ada yang tidak setuju dengan satu informasi sejarah yang ditulis di wikipedia, silakan tulis saja versi sejarah yang menurut dia benar," ungkapnya.

"Sehingga akan muncul berbagai versi dan biarkan masyarakat lah yang menilai kebenaran informasi sejarah tersebut, tanpa harus menggugat dan mematikan wikipedia yang tidak bersalah, karena wikipesia hanya wadah informasi, bukan sejarah itu sendiri," imbuhnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, sejarah itu seharusnya ditempatkan di ruang akademis, bukan di ruang politik. "Sehingga masyarakat disuguhi kebenaran sejarah yang teruji sejarah secara akademis, bukan selera penguasa," pungkasnya.