Seknas Jokowi Minta Relawan Tidak Buat Gaduh Soal Polemik Bisnis PCR
loading...
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Guruh Hermawan prihatin atas sejumlah relawan yang menyudutkan pemerintah mulai polemik bisnis PCR. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Guruh Hermawan prihatin atas sejumlah relawan yang menyudutkan pemerintah mulai polemik bisnis polymerase chain reaction ( PCR ) hingga wacana perombakan alias reshuffle kabinet. Guruh menilai, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar.
Ia meminta relawan yang mengatasnamakan pendukung Jokowi jangan membuat gaduh. "Kami tegak lurus menjalankan amanat relawan yang menyatukan bangsa, bukan gegabah menyudutkan pemerintah. Apalagi ada tuduhan ikut mendikte Pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet atau terlibat membongkar isu PCR gate. Tidak ada bukti itu, jadi bila ada pernyataan itu, maka Seknas Jokowi menyatakan keberatan atas tuduhan pihak tertentu," kata Guruh, Selasa 9 November 2021.
Seperti diketahui, saat ini berkembang isu bisnis PCR yang disebut-sebut melibatkan dua Menteri di Kabinet Jokowi. Sejumlah relawan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet atas munculnya kasus tersebut.
Guruh juga membantah adanya organisasi yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang didalamnya terdapat organ relawan Seknas Jokowi.
Menurutnya, Seknas Jokowi tidak pernah terlibat apalagi bermaksud untuk membicarakan reshuffel kabinet. Itu bukan kewewenangan Seknas Jokowi.
"Bahkan dengan tegas kami sampaikan Seknas Jokowi tidak mengenal organisasi KKPJ. Kita akan telusuri apabila ada pihak atau anggota Seknas Jokowi yang terlibat pola lama dalam meminta jabatan. Oleh karena itu tidak memiliki kepedulian pada rakyat yang saat ini bangkit dari pemulihan masa pandemi,” kata Guruh.
Sekjen Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus menambahkan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar. Jangan sampai uapua pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 dipolitisasi dengan isu bisnis PCR.
"Adanya pernyataan seolah- olah Menteri BUMN cawe-cawe dalam pengadaan PCR terlebih dimasa darurat pendemi adalah tuduhan yang keji. Untuk itu pada kesempatan ini Seknas Jokowi mendukung Bapak Menteri Erik Tohir agar sesegera mungkin membersihkan para komisaris BUMN yg tidak kompeten atau yang berasal dari relawan agar segera diberhentikan," tutupnya.
Ia meminta relawan yang mengatasnamakan pendukung Jokowi jangan membuat gaduh. "Kami tegak lurus menjalankan amanat relawan yang menyatukan bangsa, bukan gegabah menyudutkan pemerintah. Apalagi ada tuduhan ikut mendikte Pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet atau terlibat membongkar isu PCR gate. Tidak ada bukti itu, jadi bila ada pernyataan itu, maka Seknas Jokowi menyatakan keberatan atas tuduhan pihak tertentu," kata Guruh, Selasa 9 November 2021.
Seperti diketahui, saat ini berkembang isu bisnis PCR yang disebut-sebut melibatkan dua Menteri di Kabinet Jokowi. Sejumlah relawan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet atas munculnya kasus tersebut.
Guruh juga membantah adanya organisasi yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang didalamnya terdapat organ relawan Seknas Jokowi.
Menurutnya, Seknas Jokowi tidak pernah terlibat apalagi bermaksud untuk membicarakan reshuffel kabinet. Itu bukan kewewenangan Seknas Jokowi.
"Bahkan dengan tegas kami sampaikan Seknas Jokowi tidak mengenal organisasi KKPJ. Kita akan telusuri apabila ada pihak atau anggota Seknas Jokowi yang terlibat pola lama dalam meminta jabatan. Oleh karena itu tidak memiliki kepedulian pada rakyat yang saat ini bangkit dari pemulihan masa pandemi,” kata Guruh.
Sekjen Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus menambahkan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar. Jangan sampai uapua pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 dipolitisasi dengan isu bisnis PCR.
"Adanya pernyataan seolah- olah Menteri BUMN cawe-cawe dalam pengadaan PCR terlebih dimasa darurat pendemi adalah tuduhan yang keji. Untuk itu pada kesempatan ini Seknas Jokowi mendukung Bapak Menteri Erik Tohir agar sesegera mungkin membersihkan para komisaris BUMN yg tidak kompeten atau yang berasal dari relawan agar segera diberhentikan," tutupnya.
(mhd)
Explore More