Gelar Rapat Pleno, PKP Galang Kekuatan agar Lolos Verifikasi Pemilu 2024

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menggelar rapat pleno untuk menyatukan kekuatan secara internal agar PKP lolos verifikasi Pemilu 2024 .

Rapat pleno yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat ini juga untuk meningkatkan soliditas partai. Termasuk memperkenalkan para pengurus dan menegaskan komitmen memenangkan PKP di Pemilu 2024. Hadir dalam rapat tersebut

“Rapat pleno ini untuk menyatukan kekuatan kita agar PKP lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024 dan lolos Parliamentary Threshold (PT). Untuk lolos tidak ada cara lain selain kita harus solid, bersatu, kompak dan gotong-royong. Seluruh kader PKP di pusat maupun daerah adalah pejuang dan petarung sejati untuk memenangkan Pemilu 2024,” tegas Ketua Umum DPN PKP Mayjen TNI (Purn) Yussuf Solichen, Jumat (6/11/2021).



Hadir dalam rapat tersebut, seluruh anggota serta pengurus DPN PKP yang dilantik 24 September 2021. Mereka antara lain Wakil Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Aslizar N Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati. Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Herry M Saragi Napitu; Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Dodi Suradiradja; Ketua Bidang Ideologi Politik dan Disiplin Partai Aria Riefaldhy;

Selain itu, Ketua Bidang Legislator Firdaus Adinugroho; Ketua Bidang Kewilayahan dan Masyarakat Freddy F Arronggear; Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Syahrul Mamma; Ketua Bidang Kemaritiman Toga Mahaji; Ketua Bidang Khusus Mayjen TNI Marinir (Purn) Chaidier Patonnori; Ketua Bidang Litbang dan Evaluasi HFR Ghanti Sjahabuddin.



Menurut Solichen, rapat pleno ini diikuti seluruh pengurus DPN PKP yang memiliki komitmen kuat untuk membesarkan partai. Dalam hal ini, pihaknya akan terus bergerak meskipun ada berbagai rintangan dan hambatan. “Tidak ada kata mundur, kita maju terus. Partai ini milik kita, kita jaga dengan baik, niat amanah pendiri kita. Jika ada perbedaan pandangan menurut saya biasa saja, dan saya selalu tegaskan persoalan internal harus diselesaikan secara internal, tidak perlu dibawa keluar,” ucap Yussuf Solichien lagi.

Yussuf Solichien juga mengingatkan, sesuai pasal 57 ART PKP hasil keputusan Rapat Harian pada 26 Oktober 2021 wajib dilaporkan di dalam rapat pleno. Keputusan Rapat Harian DPN PKP tersebut antara lain, menetapkan struktur organisasi DPN PKP, penyusunan tugas dan tanggung jawab pengurus DPN PKP, melakukan kajian yang mendalam tentang perlu tidaknya judicial review tentang verifikasi parpol peserta pemilu.

Kemudian melanjutkan assessment, fit and proper test terhadap Ketua DPP yang belum melaksanakan, serta penyusunan Panitia HUT ke-23 PKP pada 15 Januari 2022. Hal inilah yang juga menjadi pembahasan dalam rapat pleno. “Jumat depan kita akan melakukan rapat pleno lagi, kita akan bekerja terus, tidak boleh ada halangan,” ucap Solichien.

Yussuf menyebut, PKP adalah rumah besar para pejuang, keluaga besar TNI/Polri, nelayan pejuang, petani pejuang, buruh pejuang, pengusaha pejuang, wanita pejuang, pemuda, mahasiswa dan pelajar pejuang dan para pejuang lainnya.

”PKP tetap konsisten sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi, kelompok-kelompok yang anti-Pancasila dan ancaman lainnya,” ujarnya.