Menegakkan Norma Hukum pada Hukuman Mati
Selasa, 02 November 2021 - 06:46 WIB
loading...
Menegakkan Norma Hukum pada Hukuman Mati
A
A
A
Dr Muhammad Sufyan Abdurrahman
Dosen Digital PR Telkom University & Jalasenastri Saprala, Sarjana Digital PR Telkom University.
Masalah pidana mati merupakan bahan yang masih diperdebatkan di kalangan ahli hukum dan pegiat hak asasi manusia. Hukuman mati bukanlah hukuman yang mudah dikeluarkan oleh seorang penegak hukum bagi seorang narapidana. Banyak klasifikasi dan syarat-syarat tertentu bagi seorang narapidana yang berhak menerima hukuman mati.
baca juga: Ketua KPK Dukung Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati Koruptor
Pelaku kejahatan yang masuk dalam narapidana berhak menerima hukuman mati, seperti teroris, kejahatan manusia, dll. Eksistensi pidana hukuman mati ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah para terpidana.
Banyak kasus di Indonesia, yang di mana para narapidana dijatuhi hukuman mati akibat dari tindak kejahatannya. Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu seorang hakim yang ditemukan tewas akibat dibunuh, di Deli Serang. Setelah kasus tersebut diusut, diketahui bahwa pembunuh sang hakim ialah istrinya sendiri dikarenakan merasa diselingkuhi.
Sang pelaku yang mengajak dua pelaku lain akhirnya dijatuhi hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Diketahui bahwa sang pelaku mengajukan kasasi kepada Mahkamah Konsitusi. Hanya saja, ajuan kasasi tersebut ditolak. Melalui kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa hukuman mati bukan lah hukuman yang mudah diberikan dan tidak mudah juga untuk diajukan kasasi.
baca juga: Wacana Hukuman Mati Koruptor Asabri dan Jiwasraya, ICW Nilai Hanya Jargon
Dosen Digital PR Telkom University & Jalasenastri Saprala, Sarjana Digital PR Telkom University.
Masalah pidana mati merupakan bahan yang masih diperdebatkan di kalangan ahli hukum dan pegiat hak asasi manusia. Hukuman mati bukanlah hukuman yang mudah dikeluarkan oleh seorang penegak hukum bagi seorang narapidana. Banyak klasifikasi dan syarat-syarat tertentu bagi seorang narapidana yang berhak menerima hukuman mati.
baca juga: Ketua KPK Dukung Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati Koruptor
Pelaku kejahatan yang masuk dalam narapidana berhak menerima hukuman mati, seperti teroris, kejahatan manusia, dll. Eksistensi pidana hukuman mati ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah para terpidana.
Banyak kasus di Indonesia, yang di mana para narapidana dijatuhi hukuman mati akibat dari tindak kejahatannya. Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu seorang hakim yang ditemukan tewas akibat dibunuh, di Deli Serang. Setelah kasus tersebut diusut, diketahui bahwa pembunuh sang hakim ialah istrinya sendiri dikarenakan merasa diselingkuhi.
Sang pelaku yang mengajak dua pelaku lain akhirnya dijatuhi hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Diketahui bahwa sang pelaku mengajukan kasasi kepada Mahkamah Konsitusi. Hanya saja, ajuan kasasi tersebut ditolak. Melalui kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa hukuman mati bukan lah hukuman yang mudah diberikan dan tidak mudah juga untuk diajukan kasasi.
baca juga: Wacana Hukuman Mati Koruptor Asabri dan Jiwasraya, ICW Nilai Hanya Jargon
Lihat Juga :
