Asosiasi Industri Event Desak Pemerintah Tidak PHP Terkait Izin Kegiatan

Rabu, 20 Oktober 2021 - 17:21 WIB
loading...
Asosiasi Industri Event...
Perwakilan Asosiasi Industri Event se-Indonesia saat bertemu dengan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, di Kompleks Parlemen, Jakarta. IST
A A A
JAKARTA - Terus membaiknya pengendalian Covid-19 di Tanah Air harus menjadi momentum bersama untuk memulihkan seluruh sektor. Perwakilan industry event se-Indonesia pun mendesak pemerintah segera membuka izin kegiatan sehingga berbagai pertunjukan seni dan event bisa kembali dilaksanakan. (Baca Juga :Prokontra Wacana Izin Konser Musik, Budaya dan Olahraga di Tengah Pandemi)

“Kami mendesaka agar pemerintah tidak sekadar memberikan angin segar dengan berjanji segera membuka izin kegiatan pertunjukan maupun event di tanah air, tetapi hingga saat ini maklumat Kapolri tentang izin keramaian belum juga dicabut,” ujar Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia Shafiq Pahlevi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Asosiasi Industri Event se-Indonesia dengan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Kompleks Parlemen, Selasa (19/10/2021).

Dia menjelaskan setelah lebih dari satu tahun Covid melanda negeri ini, industri yang paling terpuruk adalah Industri Event. Menurutnya sejak wabah Covid resmi di umumkan sejak itu pula industri event mati suri. “Bagi kami pekerja event, situasi ini sungguh berat di mana kami selama ini mengantungkan hidup dari berbagai event pertunjukkan seni maupun pagelaran lain yang harus dihentikan sejak awal musim pandemi,” katanya.

Shafiq menilai situasi pandemi yang terus terkendali dalam beberapa bulan terakhir harus menjadi momentum bagi pekerja event untuk segera bangkit. Tapi kenyataanya pihak Polri belum juga memberikan izin sehingga berbagai event pertunjukkan belum bisa dilakukan. Padahal pusat-pusat keramaian seperti mal, bioskop, maupun pertandingan olahraga sudah bisa kembali dimulai. “Harusnya izin pagelaran event harus segera diberikan karena pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenpar sebagai guidance pelaksanaan event,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), Dino Hamid, berharap agar pintu perizinan untuk kegiatan event dibuat lebih jelas dan praktis, termasuk mengusulkan agar perizinan bisa berbasis digital. Cara ini dinilai bisa mempermudah penyelenggaraan sekaligus mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AMI: Kebudayaan sebagai...
AMI: Kebudayaan sebagai Solusi Krisis Kepribadian Bangsa
PSI Gelar Perayaan Paskah,...
PSI Gelar Perayaan Paskah, Grace Natalie: Semoga Tak Perlu Izin Keramaian untuk Beribadah
Komisi X DPR RI Minta...
Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tak Pangkas Dana Pendidikan
Tragedi Siswa SD di...
Tragedi Siswa SD di NTT Bunuh Diri karena Orang Tua Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Alarm Keras Bagi Negara
Kunjungi BRIN, Verrell...
Kunjungi BRIN, Verrell Bramasta: Komisi X Komitmen Kawal Kebijakan Riset dan Inovasi
Tutup 2025, Kinerja...
Tutup 2025, Kinerja Anggota X DPR Verrell Bramasta Diapresiasi Publik
Ratusan Kepsek di Sulsel...
Ratusan Kepsek di Sulsel Mundur Buntut Temuan BPK Terkait Dana BOS, DPR Dorong Evaluasi
Salah Fatal, Komisi...
Salah Fatal, Komisi X DPR Desak Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Diulang
Kunjungi Tiga Kabupaten...
Kunjungi Tiga Kabupaten di Jabar, Anggota DPR Verrell Cek Fasilitas Pendidikan
Rekomendasi
EskaIasi Laut Merah...
EskaIasi Laut Merah Tekan Rupiah, Dolar AS Ditutup ke Rp17.936 Sore Ini
Supercar Lamborghini...
Supercar Lamborghini Revuelto Impavido Terinspirasi dari Samurai
Trisno Pas Band Kritis,...
Trisno Pas Band Kritis, Gagal Ginjal dan Alami Sumbatan di Otak
Berita Terkini
Dokter Tifa Klaim Simpan...
Dokter Tifa Klaim Simpan Bukti Kejanggalan Ijazah Jokowi Meski Eksepsinya Diterima
Sudaryono Jadi Kepala...
Sudaryono Jadi Kepala BGN, Aktivis 98 Yakin Program MBG Jadi Lebih Baik
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
PSHKP Resmi Diluncurkan,...
PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik
Infografis
Tidak Perlu Izin untuk...
Tidak Perlu Izin untuk Melakukan Salat di Masjidil Haram
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved