Banyak Warga Fobia Naik Angkutan Publik

Vaksinasi memang sudah memberinya perlindungan, namun Rina memilih mencegah daripada harus terinfeksi. “Meskipun sudah divaksinasi, ketakutan itu masih tinggi. Apalagi usia saya sudah 51 tahun,” paparnya.

Masyarakat yang memilih tetap menggunakan jasa angkutan umum selama pandemi punya alasan tersendiri. Selain karena faktor transportasi umum memang jadi kebutuhan bepergian, terutama ke tempat kerja, penerapan prokes ketat dan vaksinasi lengkap adalah alasan untuk tetap percaya diri naik moda transportasi massal.

“Selama taat dengan prokes, saya rasa tidak masalah. Saya juga tidak merasa takut. Apalagi sekarang tingkat vaksinasi sudah tinggi, saya juga sudah disuntik vaksin, jadi harusnya aman,” kata Agnes, mahasiswi asal Jakarta.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut kekhawatiran terpapar virus korona menjadi salah satu penyebab utama munculnya fobia naik kendaraan umum. Itu berimplikasi terhadap menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

“Terutama ketika munculnya varian Delta beberapa bulan lalu. Apalagi sejak awal tahun terjadi kenaikan kasus sampai Juli sehingga kondisi darurat. Masyarakat shock, ketakutan sekali,” ujar Trubus kepada KORAN SINDO, Sabtu (16/10).

Namun, hal itu dinilai bukan alasan satu-satunya faktor rendahnya minat mengakses transportasi publik. Persepsi buruk masyarakat terhadap transportasi umum juga turut memicu rendahnya minat menggunakan transportasi umum. Masyarakat beranggapan penerapan prokes belum maksimal, meski aturan di dalam transportasi sudah diberlakukan.

Pengawasan prokes masih lemah sehingga terlihat masih ada kerumunan atau penumpukan orang. Hal-hal tersebutlah yang menurut dia yang membuat kepercayaan publik masih belum tinggi, terlebih lagi penularan Covid-19 di moda transportasi umum relatif besar.

“Masyarakat ingin hidup sehat, bertahan hidup. Itu ekspektasinya tinggi. Ini yang jadi sumber masalah mengapa persepsi masyarakat terhadap moda transportasi kita belum memenuhi harapan terkait protokol kesehatan. Tapi, kalau kita tanya ke pengelola transportasinya, (mereka) bilang sudah (melaksanakan prokes),” ujar akademisi dari Universitas Trisakti Jakarta tersebut.

Selain itu, Trubus menyoroti pemerintah yang kurang mengevaluasi mendalam terhadap penerapan prokes dan kasus penumpang yang terpapar Covid-19 di transportasi umum. Dia pun mempertanyakan ada atau tidaknya kajian ilmiah yang dilakukan sejauh ini.

“Pemerintah harusnya memberikan evaluasi melalui Gugus Tugas Covid-19. Misalnya terjadi penularan sekian persen atau apakah memang tidak ada (temuan penularan). Jadi, masyarakat pun bisa punya keyakinan. Ini kan berkaitan dengan public trust. Kalau masyarakat enggak percaya, ya susah,” ungkapnya.