KPK Ungkap Politik Dinasti Jadi Pintu Masuknya Korupsi
Minggu, 17 Oktober 2021 - 09:15 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan praktik politik dinasti menjadi salah satu pintu masuknya terjadi korupsi. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Praktik politik dinasti di Indonesia disinggung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata . Adapun politik dinasti merupakan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
"Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu atau mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Alexander Marwata kepada wartawan, Minggu (17/10/2021).
Menurut dia, evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya tidak akan berjalan dengan adanya politik dinasti itu. "Ada kecenderungan penggantinya itu kalau jadi keluarga, pasti dia akan menutup. Apa? kekurangan kelemahan yang dilakukan pemerintah. Dan cenderung meneruskan kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya, itu yang terjadi, kan seperti itu," katanya.
Baca juga: Korupsi Kepala Daerah dan Dinasti Politik
Dia menilai politik dinasti muncul karena ada kebutuhan pendanaan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Sebab, biaya politik untuk menjadi peserta Pilkada atau Pileg dinilai tidak murah.
"Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu atau mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Alexander Marwata kepada wartawan, Minggu (17/10/2021).
Menurut dia, evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya tidak akan berjalan dengan adanya politik dinasti itu. "Ada kecenderungan penggantinya itu kalau jadi keluarga, pasti dia akan menutup. Apa? kekurangan kelemahan yang dilakukan pemerintah. Dan cenderung meneruskan kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya, itu yang terjadi, kan seperti itu," katanya.
Baca juga: Korupsi Kepala Daerah dan Dinasti Politik
Dia menilai politik dinasti muncul karena ada kebutuhan pendanaan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Sebab, biaya politik untuk menjadi peserta Pilkada atau Pileg dinilai tidak murah.
Lihat Juga :
