Mudik Dilarang, Tol Dibatasi

JAKARTA - Masyarakat yang rutin mudik demi merayakan Lebaran bersama orang tua dan keluarga besar di kampung kali ini untuk sementara harus mengubur tradisi tersebut. Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang mudik.

Larangan ini bukan hanya ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN, tapi juga berlaku untuk masyarakat luas. Keputusan ini diambil sebagai implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebarluasan wabah corona (Covid-19) dari pusat wabah seperti Jakarta dan daerah lain di Jabodetak ke daerah-daerah asal para pendatang.

Kebijakan pelarangan mudik ini efektif berlaku Jumat (24/4). Selain akan mengawasi pintu-pintu keluar masuk Jabodetabek, pemerintah mengancam akan memberikan sanksi bagi siapa pun yang akan melanggar. Pemerintah hanya memberi kompensasi pada transportasi logistik.

Jokowi menjelaskan, kebijakan ini diberlakukan mengingat masih tingginya animo masyarakat untuk mudik. Mengacu pada survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, 24% masyarakat yang masih ingin melakukan mudik. Lainnya, 7 % masyarakat sudah mudik, dan 68% memilih tidak mudik. “Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada pekan lalu, rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar pada pembukaan rapat terbatas kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pelarangan mudik yang akan dilaksanakan pada Jumat pekan ini berlaku bagi wilayah Jabodetabek, wilayah dengan PSBB, dan zona merah virus corona.

Untuk menerapkan kebijakan ini, jajaran Kementerian Perhubungan, TNI/Polri dan kementerian/lembaga terkait secepatnya melakukan persiapan. Dia pun mengingatkan akan ada sanksi dalam penerapan kebijakan ini. Sanksi dimaksud seperti apa, belum disebutkan. Namun, Luhut menggariskan penerapan sanksi tidak serta-merta dilakukan saat dimulainya kebijakan pelarangan mudik.

Menurut dia, pemerintah menggunakan strategi bertahap. ”Kalau bahasa keren militernya adalah bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Saya ulangi bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi kita tidak ujug-ujug bikin begini karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat,” paparnya.

Luhut lantas menuturkan, setiap kebijakan yang dibuat harus dipersiapkan secara baik. Termasuk dalam kebijakan pelarangan mudik yang baru saja dikeluarkan pemerintah. Mengumpamakan operasi militer, Luhut menyebut bahwa persiapan logistik dan sosialisasi harus dilakukan sebelum eksekusi. ”Jadi, mulai 24 April ini akan berlaku larangan mudik, walaupun sudah hampir tiga pekan ini kita melakukan PSBB, yaitu tadi, pelarangan berskala besar,” ujarnya.

Luhut menyebut, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan larangan mudik setelah bantuan sosial mulai disalurkan kepada masyarakat. Termasuk program bantuan sosial lain. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial harus segera berjalan. Atas itulah pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengaku dapat memahami langkah Presiden melarang masyarakat mudik. Langkah ini tepat demi mengantisipasi penyebarluasan wabah corona. Namun, dia berharap pemerintah membarengi kebijakan ini dengan edukasi dan penegakan hukum yang tegas agar kebijakan tersebut dapat dipatuhi masyarakat.

Di sisi lain, bagi yang tidak mudik pun harus dijamin biaya hidup mereka sehari-hari. ”Perkembangan hari per hari tentu Presiden dan jajarannya memantau dan mencermati dengan serius sekaligus membahas langkah-langkah penanggulangannya,” kata Melki kemarin.

Anggota Komisi V DPR Irwan juga menyambut baik kebijakan Jokowi melarang masyarakat mudik. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini mengingatkan agar kebijakan itu harus dipatuhi oleh jajaran pembantu Presiden dan tidak boleh ada menteri yang mengoreksi.

Irwan melihat berdasarkan pengalaman sejumlah kebijakan pemerintah sebelumnya, perintah Presiden ini harus dikontrol agar benar-benar dijalankan oleh seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, khususnya Luhut Binsar Panjaitan sebagai plt Menhub. “Jadi perintah Presiden soal larangan mudik harus dimonitor oleh Presiden, apakah dijalankan oleh pembantunya,” desak legislator asal Kalimantan Timur ini.

Dari daerah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung langkah Presiden melarang masyarakat mudik. Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, arahan Presiden tersebut sudah sejalan dengan keinginan Pemprov Jabar.

Pasalnya, mudik terbukti telah memicu peningkatan jumlah warga yang terinfeksi corona. "Di Ciamis korban mudik, di Cianjur korban mudik, di Sumedang kepala desa tidak ke mana-mana positif Covid-19 korban mudik, data menunjukkan itu. Saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden, insyaallah kita bisa mengendalikan," ujar Kang Emil di Kota Bandung kemarin.

Sebagai wujud dukungan Pemprov Jabar terhadap kebijakan Presiden tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pintu-pintu masuk bagi pendatang. Kebijakan ketat tersebut tidak hanya berlaku di wilayah yang menerapkan PSBB, melainkan di seluruh wilayah Jabar. Bahkan, pengetatan pintu-pintu masuk pendatang akan dilakukan hingga level RT dan RW.

"Protokol yang sama kami berlakukan dan (dengan adanya) instruksi Presiden ini kami jadi punya keleluasaan untuk menerjemahkan lebih ketat. Di titik-titik masuk, baik di level RT atau RW upaya menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," kata Kang Emil.

Gubernur meminta para perantau di Jabar menaati instruksi Presiden tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Dia kembali meyakinkan bahwa Pemprov Jabar menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi para perantau yang terdampak korona. "Silaturahmi baik, tapi mencegah penyakit lebih baik. Silaturahmi bisa ditunda, tapi mencegah penyakit yang membawa kematian tidak bisa ditunda," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menegaskan dukungannya terhadap larangan mudik karena bisa menekan peningkatan kasus corona. Dia pun berharap larangan itu membuat masyarakat yang ada di zona merah seperti Jabodetabek rela hati tidak mudik. Sebagai informasi, jumlah warga Jateng yang berada di Jabodetak diperkeriakan lebih dari 7 juta orang.

"Meski begitu, kami berharap masyarakat kami yang tidak mudik betul dijamin oleh pemerintah. Apa yang sudah kami rintis dengan pemerintah Jabar, DKI, dan Banten dapat dilaksanakan dengan baik. Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar di-rescue, sehingga mendapat jaminan dari pemerintah," desaknya.

Ganjar pun meminta agar pendaftaran penerima bantuan sosial di Jakarta yang ditutup pada 23 April ini diperpanjang. Sebab, masih banyak warganya yang belum terdaftar dan belum mendapatkan bantuan apa-apa. "Tadi saya duduk selama tiga jam saja, mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu. Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya disuruh menunggu dan lainnya. Maka, kami minta persoalan ini menjadi perhatian," imbuhnya.

Tol Hanya untuk Logistik

Pemerintah memastikan tidak akan menutup semua akses lalu lintas dalam kebijakan larangan mudik. Seperti jalur tol masih akan tetap dibuka, tapi hanya terbatas untuk lalu lintas kebutuhan logistik. ”Tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan dengan perbankan dan sebagainya,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia pun menyatakan bahwa jajarannya dan TNI/Polri serta kementerian/lembaga terkait segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik. "Saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat,” paparnya.

Luhut juga memastikan, walaupun keluar-masuk orang dari dan ke Jabodetabek tidak diperbolehkan dalam kebijakan pelarangan mudik ini, lalu lintas orang di dalam wilayah Jabodetabek tetap diperbolehkan.

Bahkan, transportasi antarwilayah di Jabodetabek akan tetap beroperasi. Salah satunya KRL yang akan tetap beroperasi untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja khususnya bagi tenaga kesehatan. “Jadi, saya ulangi, KRL juga tidak akan ditutup. Cleaning service rumah sakit dan sebagainya. Karena banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor-Jakarta dalam bidang-bidang tadi,” ungkapnya. (Dita Angga/Kiswondari/Ahmad Antoni/Agung Bakti Sarasa/Agus Warsudi)