Gantikan Ojek, Bajaj Bisa Jadi Alternatif Transportasi di Era New Normal

JAKARTA - Keberadaan ojek memang membantu dalam menunjang mobilitas orang, terutama di kota besar dengan tingkat kemacetan tinggi seperti di Jakarta. Namun, di masa pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah mengedepankan kebijakan jaga jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) demi mencegah penularan virus corona.

Memasuki era normal baru, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang perlunya pemerintah untuk menata atau merancang kembali angkutan alternatif yang bisa menggantikan peran ojek. Moda angkutan tersebut harus mampu menyediakan ruang atau jarak antara pengemudi dan penumpangnya. Bahkan, sangat memungkinkan dipasang sekat pemisah secara permanen sehingga masing-masing pihak dapat merasa terjaga kesehatannya.

"Saat ini kendaraan yang sudah eksis di beberapa kota di Indonesia, yang terbanyak ada di Jakarta, yaitu kendaraan roda tiga yang populer disebut bajaj. Sangat mudah dipasang sekat permanen sehingga terpisah antara ruang penumpang dan ruang pengemudi," tutur Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno kepada SINDOnews, Selasa (2/6/2020).

Kendaraan tersebut memiliki keunggulan. Mampu mengangkut penumpang sekaligus barang, memiliki atap yang menjadikan pengemudi dan penumpang terlindung dari cuaca panas maupun hujan sehingga dapat disebut moda angkutan alternatif yang lebih manusiawi.

Hanya saja, kendaraan itu memang memiliki kelemahan operasional di Jakarta. Saat ini jumlah armadanya masih terbatas, tidak sebanyak jumlah sepeda motor. Belum lagi, adanya pembatasan wilayah operasi sehingga tidak seleluasa pergerakan ojek.

"Guna lebih memopulerkan bajaj, pemerintah dapat menghilangkan pembatasan wilayah operasi, sehingga menjadi leluasa layaknya sepeda motor. Setelah dipasangi sekat permanen, bajaj dapat diwajibkan dipasangi meteran penghitung ongkos (argometer), metode pembayaran nontunai, bahkan dapat pula diterapkan sistem pemesanan secara daring," kata dosen Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu. ( ).

Peneliti Senior Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Felix Iryantomo berpendapat senada. Menurutnya, hal tersebut tidaklah sulit untuk diterapkan. Pemerintah bisa merangkul perusahaan penyedia/produsen kendaraan, organisasi angkutan darat (Organda), kalangan perbankan, sekaligus perusahaan penyedia aplikasi sistem pemesanan daring. "Itu sudah ada di Kolombo, Ibu kota Sri Lanka. Bahkan di negara tersebut kendaraan roda tiga disebut juga sebagai taxi," tutur dia.

Memang tidak dimungkiri, lanjut Felix, tantangan yang akan muncul kemungkinan besar datang dari pihak penyelenggara ojek saat ini. Menurut dia, hal itu masih bisa diatasi yakni dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan konversi dari sepeda motor ke bajaj.

Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk tim yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga dengan syarat yang ketat untuk tidak saling mengambil keuntungan sektoral. Tujuannya agar ada angkutan yang sehat dan manusiawi serta modern.

Felix mencontohkan kendaraan lainnya yaitu becak nempel motor (bentor). Angkutan itu sudah lama beroperasi di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Keberadaan bentor ini pun dapat dikembangkan menjadi moda angkutan pengganti ojek. Operasi ojek sudah menjamah hampir di seluruh pelosok Nusantara," jelas dia. ( ).

Ia menilai, peran angkutan umum masih tetap sangat vital di masa pandemi hingga masa kenormalan atau kebiasaan baru. Karena itu, dirinya berharap pemerintah harus turun tangan membenahi dengan tujuan untuk memberi jaminan kepada rakyat terkait ketersediaan angkutan umum yang sehat dan manusiawi, serta dengan tarif yang terjangkau.