Koruptor Berhak Dapat Remisi, Kemenkumham Patuh pada Undang-undang
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 06:27 WIB
loading...
A
A
A
Persyaratan pemberian remisi kata dia, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Pemberian remisi juga diukur dari sikap dan perbuatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias napi selama menjalani hukumannya. Terlebih, terhadap napi khusus seperti terorisme, korupsi, narkoba, hingga pengancaman keamanan negara.
"Jadi tidak semua WBP otomatis mendapatkan remisi. Mereka yang bandel, sering melakukan pelanggaran, tidak mematuhi peraturan atau ketentuan yang ada, tidak akan mendapat remisi," jelas Tubagus.
"Khususnya, untuk narapidana-narapidana tindakan tertentu seperti korupsi, terorisme, pelanggar HAM, narkoba, ancaman keamanan negara mau pun kejahatan lintas batas negara. Untuk kelompok ini, aturan mendapatkan remisi lebih ketat," tutupnya.
Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Pemberian remisi juga diukur dari sikap dan perbuatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias napi selama menjalani hukumannya. Terlebih, terhadap napi khusus seperti terorisme, korupsi, narkoba, hingga pengancaman keamanan negara.
"Jadi tidak semua WBP otomatis mendapatkan remisi. Mereka yang bandel, sering melakukan pelanggaran, tidak mematuhi peraturan atau ketentuan yang ada, tidak akan mendapat remisi," jelas Tubagus.
"Khususnya, untuk narapidana-narapidana tindakan tertentu seperti korupsi, terorisme, pelanggar HAM, narkoba, ancaman keamanan negara mau pun kejahatan lintas batas negara. Untuk kelompok ini, aturan mendapatkan remisi lebih ketat," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
