Ketua DPD RI Ajak Seluruh Lembaga Negara Songsong Amendemen Konstitusi dengan Sikap Negarawan
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 15:27 WIB
loading...
A
A
A
Apresiasi juga diberikan pada konsep kerja sama bagi hasil migas yang digagas Presiden Jokowi dengan mengalihkan pola cost recovery menjadi gross split dan rencana memberikan hak pengelolaan Blok Wabu yang memiliki kandungan emas sangat besar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"DPD sepakat bahwa semua potensi negeri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote harus dijaga dan kelola dengan benar. Harus kita pastikan bersama bahwa potensi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," lanjutnya.
Meskipun masih banyak kendala di lapangan, tetapi menurut LaNyalla, konsep dan gagasan Presiden yang menitikberatkan kepada kedaulatan dan kemandirian bangsa sudah seharusnya didukung. Bahwa Indonesia harus berdaulat di segala bidang. Karena Indonesia adalah negara yang besar yang sudah seharusnya sejajar dengan negara-negara adidaya.
"DPD RI sebagai lembaga yang dibiayai APBN sudah seharusnya berbuat lebih banyak. Bekerja lebih keras dan berpikir strategis serta melangkah dengan langkah yang out of the box untuk mempercepat mewujudkan tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Oleh karena itu, DPD tidak bisa lagi menjalani aktivitas kenegaraan dengan tipe business as usual atau berjalan begitu saja. Makanya penguatan kelembagaan DPD RI sebagai wakil daerah mutlak diperjuangkan.
"Saya yakin dan percaya, Presiden Joko Widodo, sebagai pribadi yang memiliki karakter berpikir out of the box akan mendukung gagasan DPD RI, seperti juga kami mendukung gagasan dan pemikiran-pemikiran strategis Presiden. Meskipun masih ada kekurangan tetapi dengan menyadari kekurangan, kemudian melakukan refleksi, dan menyatukan niat untuk melakukan perbaikan adalah sebuah ibadah. Demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa."
"DPD sepakat bahwa semua potensi negeri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote harus dijaga dan kelola dengan benar. Harus kita pastikan bersama bahwa potensi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," lanjutnya.
Meskipun masih banyak kendala di lapangan, tetapi menurut LaNyalla, konsep dan gagasan Presiden yang menitikberatkan kepada kedaulatan dan kemandirian bangsa sudah seharusnya didukung. Bahwa Indonesia harus berdaulat di segala bidang. Karena Indonesia adalah negara yang besar yang sudah seharusnya sejajar dengan negara-negara adidaya.
"DPD RI sebagai lembaga yang dibiayai APBN sudah seharusnya berbuat lebih banyak. Bekerja lebih keras dan berpikir strategis serta melangkah dengan langkah yang out of the box untuk mempercepat mewujudkan tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Oleh karena itu, DPD tidak bisa lagi menjalani aktivitas kenegaraan dengan tipe business as usual atau berjalan begitu saja. Makanya penguatan kelembagaan DPD RI sebagai wakil daerah mutlak diperjuangkan.
"Saya yakin dan percaya, Presiden Joko Widodo, sebagai pribadi yang memiliki karakter berpikir out of the box akan mendukung gagasan DPD RI, seperti juga kami mendukung gagasan dan pemikiran-pemikiran strategis Presiden. Meskipun masih ada kekurangan tetapi dengan menyadari kekurangan, kemudian melakukan refleksi, dan menyatukan niat untuk melakukan perbaikan adalah sebuah ibadah. Demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa."
(zik)
Lihat Juga :
