Inilah Sejumlah Tantangan Reformasi Birokrasi ke Depan
loading...
A
A
A
"Akan ada pekerjaan yang hilang dan muncul pekerjaan baru," ujarnya.
Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DI Yogyakarta, AA Suwantoro berpandangan, mewujudkan birokrasi yang cepat dan tepat memiliki tantangan, di antaranya disrupsi teknologi, akselerasi digital informasi, perubahan lingkungan yang cepat, perubahan kebijakan, generasi milenial dan pandemi Covid-19.
"Tantangan manajemen ASN adalah bagaimana menjembatani gap generasi ASN dan teknologi," katanya.
Ia mengatakan, ada perkembangan 8 area perubahan level pemda, yaitu penguatan pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan SDM, manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi dan penguatan tatalaksana.
Kondisi yang diharapkan, tambah AA Suwantoro, yaitu komitmen dan konsistensi pada semua unit dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keberlanjutan reformasi birokrasi terjaga, partisipasi dan komitmen semua tingkatan dalam organisasi, substanstif menjadi solusi bagi pencapaian kinerja organisasi.
"Memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat, memudahkan melakukan kolaborasi dengan para pihak, mendorong inovasi dilakukan secara terus-menerus, capaian kinerja yang terdeskripsi dengan angka capaian membawa perbaikan kesejahteraan yang signifikan di masyarakat," katanya.
Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DI Yogyakarta, AA Suwantoro berpandangan, mewujudkan birokrasi yang cepat dan tepat memiliki tantangan, di antaranya disrupsi teknologi, akselerasi digital informasi, perubahan lingkungan yang cepat, perubahan kebijakan, generasi milenial dan pandemi Covid-19.
"Tantangan manajemen ASN adalah bagaimana menjembatani gap generasi ASN dan teknologi," katanya.
Ia mengatakan, ada perkembangan 8 area perubahan level pemda, yaitu penguatan pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan SDM, manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi dan penguatan tatalaksana.
Kondisi yang diharapkan, tambah AA Suwantoro, yaitu komitmen dan konsistensi pada semua unit dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keberlanjutan reformasi birokrasi terjaga, partisipasi dan komitmen semua tingkatan dalam organisasi, substanstif menjadi solusi bagi pencapaian kinerja organisasi.
"Memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat, memudahkan melakukan kolaborasi dengan para pihak, mendorong inovasi dilakukan secara terus-menerus, capaian kinerja yang terdeskripsi dengan angka capaian membawa perbaikan kesejahteraan yang signifikan di masyarakat," katanya.
(abd)