Inilah Sejumlah Tantangan Reformasi Birokrasi ke Depan

JAKARTA - Ketua Program Magister Ekonomi Terapan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Bayu Kharisma berpandangan, reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi diharapkan mendukung lingkungan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government Governance).

Menurut Bayu Kharisma, proses reformasi birokrasi dilakukan dengan penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, digantikan dengan jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan kompetensi.

"Selain itu reformasi birokrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga alur kerja ASN bisa lebih efisien," kata Bayu dalam sambutan pada webinar 'Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah: Peluang dan Tantangan dari aspek Ekonomi, Sosial dan Spasial', yang digelar oleh Program Studi Magister Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Kamis (30/09/2021).

Baca juga: KSP Klaim Reformasi Birokrasi Sudah di Jalan yang Benar

Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Guspika mengatakan, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), berdampak pada kehidupan bernegara, dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek- aspek pada penerapan pelayanan prima.

Terdapat 3 sasaran reformasi, yakni pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintah yang efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

"Arahan presiden terkait masalah efisiensi birokrasi, yaitu money follows program, e-government, stop pemborosan anggaran, fokus kinerja bukan SPJ. Selain itu, ada arahan tambahan dari presiden untuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diarahkan kepada struktur organisasi pemerintah dua level dan pengembangan jabatan fungsional (JF) sebagai jabatan profesi," kata Guspika.

Baca juga: Sri Mulyani Kasih Nilai C ke Pemda Soal Reformasi Birokrasi

Adapun peran fungsional perencana sesuai keahliannya dibagi ke dalam 3 kelompok bidang yaitu, ekonomi, sosial dan spasial. "Diharapkan dengan adanya pengelompokan bidang keahlian dapat meningkatkan kualitas output, clarity of direction dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, berpendapat Indonesia mengalami stagnan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018-2020. Hal ini menjadi konsen pemerintah bagaimana meningkatkan east of doing business di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui reformasi birokrasi.

"Saat ini pemerintah fokus pada reformasi birokrasi, yaitu penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," katanya.

Cheka mengatakan, saat ini Indonesia menganut tipe organisasi Hirarchical Organizations. Ke depan, pola tersebut akan berubah menjadi Holactric Organization. Menurutnya, evolusi pekerja di masa depan akan mengalami banyak perubahan, agar efektifitas pekerjaan dapat membaik.

"Akan ada pekerjaan yang hilang dan muncul pekerjaan baru," ujarnya.

Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DI Yogyakarta, AA Suwantoro berpandangan, mewujudkan birokrasi yang cepat dan tepat memiliki tantangan, di antaranya disrupsi teknologi, akselerasi digital informasi, perubahan lingkungan yang cepat, perubahan kebijakan, generasi milenial dan pandemi Covid-19.

"Tantangan manajemen ASN adalah bagaimana menjembatani gap generasi ASN dan teknologi," katanya.

Ia mengatakan, ada perkembangan 8 area perubahan level pemda, yaitu penguatan pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan SDM, manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi dan penguatan tatalaksana.

Kondisi yang diharapkan, tambah AA Suwantoro, yaitu komitmen dan konsistensi pada semua unit dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keberlanjutan reformasi birokrasi terjaga, partisipasi dan komitmen semua tingkatan dalam organisasi, substanstif menjadi solusi bagi pencapaian kinerja organisasi.

"Memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat, memudahkan melakukan kolaborasi dengan para pihak, mendorong inovasi dilakukan secara terus-menerus, capaian kinerja yang terdeskripsi dengan angka capaian membawa perbaikan kesejahteraan yang signifikan di masyarakat," katanya.