PON XX Papua, Kapolri Tekankan Waspada Gangguan Kamtibmas

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pengamanan Pekan Olahraga Nasional ( PON ) ke-XX Papua, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: PON
Baca juga: Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK, PPP Minta Jangan Berprasangka Buruk

"Laksanakan betul pengamanan. Apalagi pada saat 2 Oktober nanti Pak Presiden datang dan kemudian laksanakan Open Ceremony, ini menjadi catatan yang harus kami laksanakan," kata Sigit saat memimpin rapat di Papua.

Untuk mengamankan dan memastikan pelaksanaan even olahraga nasional di Bumi Cenderawasih, setidaknya 21.268 personel gabungan dari TNI-Polri telah dikerahkan guna menghindari adanya gangguan kamtibmas.

Sigit menyatakan, pengamanan maksimal dari TNI-Polri saat pelaksanaan PON XX di Papua, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada kontingen yang bertanding.

"Mereka laksanakan kegiatan pertandingan terancam, ketakutan ini yang tidak boleh terjadi," ujar Sigit.

Selain pengamanan, mantan Kapolda Banten ini juga meminta personel TNI, Polri dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk memastikan penguatan pengawasan protokol kesehatan (prokes). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan laju pertumbuhan Covid-19.

"Kemudian, terkait dengan protokol kesehatan yang harus kami laksanakan terutama rekan-rekan yang ada di dalam venue pastikan terkait penggunaan masker. Masker harus disiapkan jadi yang terlihat tidak membawa masker maka diberikan masker," ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit memaparkan, untuk jumlah penonton sendiri Pemerintah sudah menetapkan hanya 25 persen masyarakat yang diperbolehkan menyaksikan pertandingan secara langsung dan sudah mendapatkan vaksin dua kali. Sebab itu, pengaturan di lapangan harus betul-betul disiapkan.

Di antaranya sambung Sigit, dengan memasang aplikasi PeduliLindungi dan menyiapkan ruang-ruang karantina sementara bagi masyarakat.

Menurut Sigit, alur dari penanganan warga yang dinyatakan terpapar virus Corona harus disiapkan, mulai dari ruang isolasi sementara, kemudian proses menuju fasilitas kesehatan hingga pelayanan karantina.

"Kemudian ruang karantina karena memang saat masuk sebaiknya aplikasi PeduliLindungi juga dipasang. Kemudian terdeteksi dan harus laksnakan pemeriksaan rapid ada ruang karantina untuk isolasi sementara setelah itu akan ada treatment lanjutan," jelas Sigit.

Lebih dalam, Sigit berharap, Pemda dengan dibantu TNI dan Polri harus terus mengejar percepatan vaksinasi di Papua. Pasalnya, sudah disiapkan gerai vaksinasi di venue yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Ini harus diantisipasi kemungkinan penonton akan bertambah. Karena itu venue dan gerai maksimalkan karena ada potensi meningkat. Sehingga pada saat kita batasi 25 persen namun ternyata jumlah masyarakat yang ingin menonton meningkat, pastikan mereka sudah laksanakan vaksinasi dua kali. Karena itu terus maksimalkan langkah yang telah dilaksanakan saat ini," papar Sigit.

Dengan segala upaya tersebut, Sigit menyebut, pelaksanaan PON XX di Papua sekaligus membuktikan bahwa, Indonesia bisa di mata dunia. Tentunya hal itu, harus didukung dengan semakin diperkuatnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri serta stakeholder lainnya.

"Soliditas TNI-Polri dan seluruh jajaran pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam penanganan operasi," tutur Sigit.

Sementara Panglima dan Kapolri juga memimpin rapat bersama dengan Forkopimda Provinsi Papua. Sigit menyampaikan, strategi pengendalian Covid-19 harus tetap diterapkan di tengah pelaksanaan PON ke-XX di Papua.

Strategi pengendalian itu adalah penegakkan protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta percepatan vaksinasi.

"Ketika PON XX Papua dilaksanakan akan ada 25.000 orang yang datang ke Papua. Diperlukan strategi pengendalian agar jangan sampai lonjakan kasus dan menyebarkan Covid-19 ke dalam dan keluar Papua," ucap Sigit.

"Protokol kesehatan ketat harus terlaksana baik bagi para atlet, pelatih, official, panitia melalui bubble system, yaitu membatasi interaksi dengan masyarakat di luar penyelenggara PON XX. Tegakan aturan prokes secara humanis baik sebelum, pada saat dan setelah pertandingan," tambahnya.