Kala Gus Dur Tunjuk Jenderal AL Jadi Panglima TNI, Dobrak Tradisi Lama
loading...
Kala Gus Dur memilih Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto sebagai pemegang tongkat komando tertinggi militer Indonesia.
A
A
A
JAKARTA - Bursa calon Panglima TNI menghangat jelang berakhirnya masa jabatan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Dua figur saat ini disebut-sebut berpeluang kuat menjadi penerus, yaitu KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Siapa bakal terpilih?
![Kala Gus Dur Tunjuk Jenderal AL Jadi Panglima TNI, Dobrak Tradisi Lama]()
Baca juga: Jika Sesuai Giliran Calon Panglima TNI dari Matra Laut, tapi Bukan Kewajiban
Dalam sejarah militer Indonesia, Panglima TNI (dulu disebut Panglima ABRI dan jauh sebelumnya Panglima Angkatan Perang RI) selalu dijabat jenderal TNI Angkatan Darat. Tradisi itu berjalan bertahun-tahun dari era Soekarno hingga Soeharto.
![Kala Gus Dur Tunjuk Jenderal AL Jadi Panglima TNI, Dobrak Tradisi Lama]()
Baca juga: Puan Maharani Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Calon Panglima TNI
Namun kebiasaan ini berakhir ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat Presiden ke-4 RI. Cucu pendiri NU Hadaratussyekh Hasyim Asy'ari itu membuat gebrakan dengan memulai pola bergiliran dari masing-masing matra untuk menjadi Panglima TNI.
![Kala Gus Dur Tunjuk Jenderal AL Jadi Panglima TNI, Dobrak Tradisi Lama]()
Sejarah pun tercipta pada 1999, kala Gus Dur memilih Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto sebagai pemegang tongkat komando tertinggi militer Indonesia. Widodo yang sebelumnya KSAL, diangkat sebagai Wakil Panglima TNI oleh Presiden BJ Habibie, dan akhirnya Panglima TNI di masa Gus Dur.
Widodo AS, lulusan AAL 1968, menggantikan Jenderal Wiranto yang menjabat Panglima ABRI tak sampai dua tahun (16 Februari 1998 - 26 Oktober 1999). Penunjukkan Widodo seperti mempertegas keinginan Gus Dur untuk mereformasi militer Indonesia setelah era Soeharto.
Perseteruan dengan Wiranto dan Terpilihnya Widodo
Indonesia dalam kondisi karut-marut ketika rezim Orde Baru runtuh. Wapres BJ Habibie naik ke tampuk kekuasaan di tengah situasi ekonomi, politik, dan sosial bangsa yang terjerambab ke titik nadir. Kepemimpinan Habibie hanya 'seumur jagung' persisnya 1 tahun 5 bulan, untuk kemudian digantikan Gus Dur yang terpilih sebagai presiden dalam Sidang MPR.
A Malik Haramain dalam buku 'Gus Dur Militer dan Politik' menyebutkan, salah satu langkah Presiden Abdurrahman Wahid di masa-masa awal menjabat yakni mereformasi institusi militer. Bukan tanpa sebab Gus Dur melakukan hal itu.
Kiai asal Jombang ini ingin mengembalikan citra militer Indonesia yang merosot tajam. Bagi Gus Dur, supremasi sipil sangat penting dilakukan. Salah satu implementasinya yakni pemisahan TNI dan Polri.
"Ini disebabkan institusi militer adalah alat utama dalam rezim Orde Baru sebagai alat legitimasi kekuasaan dan perpanjangan tangan dari Presiden Soeharto yang juga berlatar militer. Orde Baru mendominasi pemerintah dengan militer," kata Haramain dikutip dari studi UIN Jakarta bertajuk 'Reformasi di Militer: Studi Pengangkatan Panglima TNI pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2002)', Sabtu (25/9/2021).
Secara garis besar, militer di masa reformasi menyatakan tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Menurut Yudhy Chrisnandi dalam buku 'Reformasi TNI, Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia', melalui reformasi internal TNI menunjukkan mereka bersungguh-sungguh menarik diri dari politik.
Baca juga: Jika Sesuai Giliran Calon Panglima TNI dari Matra Laut, tapi Bukan Kewajiban
Dalam sejarah militer Indonesia, Panglima TNI (dulu disebut Panglima ABRI dan jauh sebelumnya Panglima Angkatan Perang RI) selalu dijabat jenderal TNI Angkatan Darat. Tradisi itu berjalan bertahun-tahun dari era Soekarno hingga Soeharto.
Baca juga: Puan Maharani Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Calon Panglima TNI
Namun kebiasaan ini berakhir ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat Presiden ke-4 RI. Cucu pendiri NU Hadaratussyekh Hasyim Asy'ari itu membuat gebrakan dengan memulai pola bergiliran dari masing-masing matra untuk menjadi Panglima TNI.
Sejarah pun tercipta pada 1999, kala Gus Dur memilih Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto sebagai pemegang tongkat komando tertinggi militer Indonesia. Widodo yang sebelumnya KSAL, diangkat sebagai Wakil Panglima TNI oleh Presiden BJ Habibie, dan akhirnya Panglima TNI di masa Gus Dur.
Widodo AS, lulusan AAL 1968, menggantikan Jenderal Wiranto yang menjabat Panglima ABRI tak sampai dua tahun (16 Februari 1998 - 26 Oktober 1999). Penunjukkan Widodo seperti mempertegas keinginan Gus Dur untuk mereformasi militer Indonesia setelah era Soeharto.
Perseteruan dengan Wiranto dan Terpilihnya Widodo
Indonesia dalam kondisi karut-marut ketika rezim Orde Baru runtuh. Wapres BJ Habibie naik ke tampuk kekuasaan di tengah situasi ekonomi, politik, dan sosial bangsa yang terjerambab ke titik nadir. Kepemimpinan Habibie hanya 'seumur jagung' persisnya 1 tahun 5 bulan, untuk kemudian digantikan Gus Dur yang terpilih sebagai presiden dalam Sidang MPR.
A Malik Haramain dalam buku 'Gus Dur Militer dan Politik' menyebutkan, salah satu langkah Presiden Abdurrahman Wahid di masa-masa awal menjabat yakni mereformasi institusi militer. Bukan tanpa sebab Gus Dur melakukan hal itu.
Kiai asal Jombang ini ingin mengembalikan citra militer Indonesia yang merosot tajam. Bagi Gus Dur, supremasi sipil sangat penting dilakukan. Salah satu implementasinya yakni pemisahan TNI dan Polri.
"Ini disebabkan institusi militer adalah alat utama dalam rezim Orde Baru sebagai alat legitimasi kekuasaan dan perpanjangan tangan dari Presiden Soeharto yang juga berlatar militer. Orde Baru mendominasi pemerintah dengan militer," kata Haramain dikutip dari studi UIN Jakarta bertajuk 'Reformasi di Militer: Studi Pengangkatan Panglima TNI pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2002)', Sabtu (25/9/2021).
Secara garis besar, militer di masa reformasi menyatakan tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Menurut Yudhy Chrisnandi dalam buku 'Reformasi TNI, Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia', melalui reformasi internal TNI menunjukkan mereka bersungguh-sungguh menarik diri dari politik.
Lihat Juga :
