Politikus PDIP: Ada Kelompok Anti-China Dorong Indonesia Gabung AUKUS

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin mengungkapkan adanya kelompok anti-China yang mendorong Indonesia untuk bergabung dengan aliansi AUKUS, yaitu Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Padahal, sejak awal Indonesia tetap teguh pada pendiriannya untuk menjadi negara yang bebas aktif dalam politik luar negerinya. Karena itu, Indonesia tidak mengkubu ke negara mana pun.

"Indonesia tetap tegak tidak pernah ikut blok kanan, blok kiri, blok A dan blok B. Akhir-akhir ini kalau menyikapi ada AUKUS, kita juga terikat dengan Traktat Bebas Nuklir di wilayah ASEAN yang kita adopsi dengan UU No. 7/1997 dengan syarat meratifikasi Traktat itu saya kira sudah jelas," kata TB dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Mahendra Siregar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).



Jenderal purnawirawan TNI AD ini juga mengungkapkan akhir-akhir ini dirinya juga berbicara dengan kelompok yang tak suka Indonesia ”dekat” dengan China. Lebih jauh, pemerintahan saat ini dikatakan komunis karena dekat dengan China.

"Dan kelompok ada dan real dan mereka mohon maaf mendesak kita untuk ikut masuk ke dalam blok Amerika yang notabene ikut dengan AUKUS, mungkin jadi AUKUSI. Itu Australia, UK, US, I. Nah, itu pernah bergelinding, saya pernah berdiskusi," ungkapnya.

Menurut TB, saat berdiskusi dengan rekan-rekannya sesama mantan prajurit TNI, mereka meminta Komisi I memperkuat persenjataan Indonesia untuk melawan. Dia pun mempertanyakan pihak yang mana yang akan dilawan. Indonesia tentu tidak bisa membentuk TNI hanya untuk bertempur. Sebab, kata TB, yang penting adalah menjaga kedaulatan.



"Saya mohon dengan hormat dua sisi ini dan barangkali di lingkungan kita saja, di ruangan ini bisa jadi mulai panas. Semalam saya berdiskusi jadi pembicara di TV swasta, itu juga begitu, bahwa dengan adanya AUKUS membelah NKRI menjadi 2 bagian, ngeri kali dalam hati," ucap TB.

Apalagi, TB mengingatkan bahwa Indonesia punya kode etik yang diluncurkan Menlu Retno Marsudi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di wilayah laut caranya dengan duduk dan bicara, tidak boleh menggunakan senjata atau kekerasan apa pun.

"Dan menurut hemat saya ini sudah benar, begitu. Kita tidak boleh terpancing ke manapun malah justru di antara 2 perang, ini kan perang dingin gaya baru di wilayah baru, mungkin sebentar lagi wilayah Eropa juga akan terbelah, sudah terbelah sekarang," papar TB.