Sekjen PAN Dukung Usulan Masa Kampanye Pileg Dipersingkat
loading...
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengakui masa kampanye yang panjang itu melelahkan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 selama 7 bulan, sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta agar masa kampanye itu sebaiknya dipersingkat.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui masa kampanye yang panjang itu melelahkan. “Untuk masalah kampanye tentu akan dikaji lebih dalam lagi oleh Komisi II. Tapi merujuk pada masa kampanye 2018-2019, masa kampanye kan panjang sekali, itu melelahkan dan tentu membawa konsekuensi biaya yang besar. Memang itu harus dipertimbangkan, sehingga kami menganggap perlu ada evaluasi masa kampanye, tapi berapa lamanya, saya serahkan ahlinya, teman-teman di Komisi II,” Eddy Selasa (21/9/2021).
Terkait usulan masa kampanye hanya berlangsung selama 2 bulan, menurut Eddy, masa kampanye hanya jadwal resmi yang ditetapkan KPU saja, tetapi bagi anggota DPR sepanjang 5 tahun di mana ada masa reses 5 kali dalam setahun yang dimanfaatkan untuk terus menyapa masyarakat. Jadi, masa kampanye hanya masa formal agar calon turun untuk bisa menguatkan basisnya, tapi anggota DPR bisa melakukan sosialisasi dalam 5 tahun berturut-turut melalui reses. Baca juga: KPU Usul 7 Bulan, Mendagri: Masa Kampanye Pemilu 2024 Cukup 4 Bulan
“Jadi bagi saya masa kampanye itu hanya merupakan bagian penguatan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama 5 tahun. Makanya kita di PAN mendorong semua anggota kita untuk wajib turun pada masa reses, nggak boleh ada di Jakarta, harus ada di dapil, harus terjun. Sosialisasinya tidak pernah berhenti,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menambahkan, bagi caleg yang bukan incumbent pun tetap bisa berkampanye, selama mereka sudah menetapkan akan maju di dapil mana, sehingga bisa bekerja sejak jauh-jauh hari dan akan lebih leluasa mendekati masyarakat tanpa adanya pembatasan dari peraturan yang ditetapkan KPU. “Justru saya kira lebih bagus, karena pada masa kampanye banyak restriksi, pembatasan,” tandas Eddy.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui masa kampanye yang panjang itu melelahkan. “Untuk masalah kampanye tentu akan dikaji lebih dalam lagi oleh Komisi II. Tapi merujuk pada masa kampanye 2018-2019, masa kampanye kan panjang sekali, itu melelahkan dan tentu membawa konsekuensi biaya yang besar. Memang itu harus dipertimbangkan, sehingga kami menganggap perlu ada evaluasi masa kampanye, tapi berapa lamanya, saya serahkan ahlinya, teman-teman di Komisi II,” Eddy Selasa (21/9/2021).
Terkait usulan masa kampanye hanya berlangsung selama 2 bulan, menurut Eddy, masa kampanye hanya jadwal resmi yang ditetapkan KPU saja, tetapi bagi anggota DPR sepanjang 5 tahun di mana ada masa reses 5 kali dalam setahun yang dimanfaatkan untuk terus menyapa masyarakat. Jadi, masa kampanye hanya masa formal agar calon turun untuk bisa menguatkan basisnya, tapi anggota DPR bisa melakukan sosialisasi dalam 5 tahun berturut-turut melalui reses. Baca juga: KPU Usul 7 Bulan, Mendagri: Masa Kampanye Pemilu 2024 Cukup 4 Bulan
“Jadi bagi saya masa kampanye itu hanya merupakan bagian penguatan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama 5 tahun. Makanya kita di PAN mendorong semua anggota kita untuk wajib turun pada masa reses, nggak boleh ada di Jakarta, harus ada di dapil, harus terjun. Sosialisasinya tidak pernah berhenti,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menambahkan, bagi caleg yang bukan incumbent pun tetap bisa berkampanye, selama mereka sudah menetapkan akan maju di dapil mana, sehingga bisa bekerja sejak jauh-jauh hari dan akan lebih leluasa mendekati masyarakat tanpa adanya pembatasan dari peraturan yang ditetapkan KPU. “Justru saya kira lebih bagus, karena pada masa kampanye banyak restriksi, pembatasan,” tandas Eddy.
(cip)
Lihat Juga :
