Jubir Satgas: Penyusunan Kebijakan Covid-19 Nasional Harus Lebih Terdesentralisasi

JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan dalam penyusunan kebijakan Covid-19 nasional ke depannya harus lebih terdesentralisasi. Hal ini diungkapkan Wiku setelah dalam 5 minggu terakhir melakukan kunjungan kerja bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ke beberapa provinsi di Tanah Air.

“Tidak terasa sudah hampir di 5 minggu terakhir saya disibukkan dengan kegiatan Kunjungan Kerja bersama Menko Perekonomian @airlanggahartarto_official serta beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian @agusgumiwangk dan Menteri Keuangan @smindrawati untuk meninjau kondisi pengendalian COVID-19 di luar wilayah Jawa dan Bali yaitu di Lampung (13/08), Kalimantan Selatan (20/08), Sulawesi Tengah (27/08), Papua Barat (03/09), Papua (04/09), dan Sumatera Utara (09/09). Saya sangat mengapresiasi kondisi pengendalian di masing-masing provinsi yang merupakan hasil kerja keras masyarakat dan pemerintah setempat,” ungkap Wiku lewat media sosial pribadinya, Senin (13/9/2021).

Wiku pun menceritakan bertemu dengan pemangku kepentingan pemerintah juga tokoh masyarakat di daerah membuat matanya terbuka. “Bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun tokoh masyarakat membuka mata saya. Saya merasa lebih memahami berbagai kendala yang nyatanya sangat spesifik di tiap daerahnya,” katanya.

“Kunjungan yang dilakukan ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi untuk mengemukakan pendapat termasuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah pusat,” tambahnya.



Wiku mengatakan belajar dari kunjungannya ke daerah, maka ke depan perlu adanya penyusunan kebijakan Covid-19 yang lebih terdesentralisasi. “Dari berbagai kunjungan saya merasa bahwa ke depan perlu adanya penyusunan kebijakan Covid-19 nasional ke depannya yang lebih terdesentralisasi,” ujarnya.

Meskipun, kata Wiku, sebelum hal itu terlaksana perlu kesiapan daerah sehingga pengambilan keputusan kebijakan penanganan Covid-19 di daerah bisa cepat dan tepat. “Namun sebelum itu, perlu adanya kesiapan dan kapabilitas pemerintah daerah yang mumpuni secara merata. Oleh karena itu saya berharap ke depannya terdapat upaya kerja sama antar K/L untuk memampukan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan langkah pengendalian yang cepat namun tepat,” tegasnya.