PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Sabtu, 30 Mei 2026 - 16:13 WIB
loading...
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Karena itu PDIP membentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengaku, telah mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia menyatakan PDIP telah membentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu.
"Ya di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).
Baca juga: GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang mendapat pembicaraan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.
"Tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.
"Ya di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).
Baca juga: GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang mendapat pembicaraan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.
"Tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.
Lihat Juga :
