Wacana Reshuffle, Sufmi Dasco Dianggap Layak Jadi Menko Polhukam

loading...
Wacana Reshuffle, Sufmi Dasco Dianggap Layak Jadi Menko Polhukam
Politikus Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) . Pengamat Politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai munculnya nama Dasco sebagai calon Menko Polhukam patut diperhitungkan.

"Pantas (Sufmi Dasco Ahmad, red) menjadi Menko Polhukam karena pengalaman politik dan hukumnya," ujar Jerry menanggapi adanya wacana reshuffle, Jakarta, Sabtu (11/9/2021). Baca juga: Megawati Ungkap Ada Eks Menteri yang Minta Kondisinya Jangan Ditutup-tutupi

Kendati demikian, dia mengakui bahwa hak prerogatif presiden yang menentukan siapa layak menjadi menteri. Namun, integritas, komitmen, berkarakter dan tegas merupakan kriteria yang harus dilihat.

"Tentu saja siapapun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jejak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri," katanya.



Hal senada dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara. "Sufmi Dasco cocok, karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh," kata Igor secara terpisah.

Selain itu, kata dia, secara jaringan Dasco dikenal orang banyak mulai dari tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, hingga aktivis buruh. Dia menambahkan Dasco juga adalah salah satu aktor rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019. Baca juga: Daftar Pesawat Tempur Indonesia Enggak Main-main, Ini Spesifikasinya

Maka itu, tugas-tugas Menko Polhukam harus menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah. "Ke depan urgensi yang penting bagi persoalan polhukam adalah adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoaks, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian Covid-19," jelasnya.
(kri)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top