Minta Tetapkan 7 September Jadi Hari Pembela HAM Nasional, Komnas HAM Surati Jokowi

Selasa, 07 September 2021 - 13:08 WIB
loading...
Minta Tetapkan 7 September...
Komisioner bidang Mediasi Komnas HAM, Hairansyah Akhmad mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi agar menetapkan 9 September menjadi Hari Pembela HAM Nasional. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Surat dari Komnas HAM tersebut sebagai upaya meminta Jokowi untuk menetapkan 9 September menjadi Hari Pembela HAM Nasional.

“Kami sengaja melaksanakan konferensi pers bersama terkait dengan pembela HAM, terutama seiring dengan hari ini telah ditetapkannya oleh Komnas HAM sebagai hari Perjuangan Pembela HAM Indonesia,” ujar Komisioner bidang Mediasi Komnas HAM, Hairansyah Akhmad dalam konferensi pers daring disiarkan kanal YouTube Humas Komnas HAM Selasa (07/09/2021). Baca juga: 17 Tahun Munir Wafat, Komnas HAM Minta 7 September Jadi Hari Pembela HAM Nasional

“Dan kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan ini menjadi hari Nasional,” sambungnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Hairansyah meminta tanggal 7 September ditetapkan sebagai Hari Pembela HAM Nasional. Dimana, tepat pada hari ini, 17 tahun lalu Aktivis Pembela HAM Munir Said Thalib meninggal di atas pesawat setelah diracun menggunakan senyawa arsenik.

"Walaupun secara internasional, hari pembela HAM itu jatuh pada 9 Desember, tetapi kita menginginkan bahwa 7 September menjadi hari pembela HAM Nasional," ujar Hairansyah dalam keterangan video dikutip, Selasa (7/9/2021).

Dijelaskannya permintaan penetapan tanggal itu bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya peran pembela HAM. Baik itu dalam proses pengajuan perlindungan dan pemenuhan HAM, serta demokrasi. Baca juga: Jokowi Optimistis Akhir September Kasus Aktif COVID-19 di bawah 100 Ribu

"Betapa banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi para pembela HAM. Untuk itu maka negara wajib mengambil langkah progresif, strategis, dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap para pembela HAM itu dilakukan secara maksimal," tandasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
RUU HAM Diyakini Perkuat...
RUU HAM Diyakini Perkuat Independensi Komnas HAM, Kembalikan sebagai Rumah Aktivis dan Pembela HAM
DPR: Revisi UU HAM Harus...
DPR: Revisi UU HAM Harus Memperkuat Sistem HAM Nasional
Adhie Massardi Munculkan...
Adhie Massardi Munculkan Gagasan tentang Kementerian Hak Asasi dan Martabat Manusia
TAUD Serahkan Surat...
TAUD Serahkan Surat Penolakan Kehadiran Andrie Yunus di Pengadilan Militer
Polemik Sertifikasi...
Polemik Sertifikasi Aktivis HAM, DPR: Peran Negara Harusnya Melindungi, Bukan Menentukan
Yusril: Fungsi Pengawasan...
Yusril: Fungsi Pengawasan dan Penegakan Komnas HAM Tak Bisa Diambil Pemerintah
Dari Jimmy Lai hingga...
Dari Jimmy Lai hingga Xinjiang, Isu HAM Tak Lagi Jadi Fokus Utama AS-China
Soal Penembakan di Papua,...
Soal Penembakan di Papua, Koops TNI: Dua Insiden Berbeda, Tidak Berkaitan
KontraS Tolak Wapres...
KontraS Tolak Wapres Gibran Jenguk Andrie Yunus di RSCM, Ini Alasannya
Rekomendasi
Pramono Buka Peluang...
Pramono Buka Peluang Tambah Golongan Penerima Tarif Gratis Transportasi Umum
Jago STEAM, Tim SMPK...
Jago STEAM, Tim SMPK 4 PENABUR Raih Prestasi di Kompetisi Internasional
Nama Raffi Ahmad Terseret...
Nama Raffi Ahmad Terseret Kasus Bluray Cargo, Respons Nagita Slavina Jadi Sorotan
Berita Terkini
Nanik S Deyang Merapat...
Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Mau Lapor Efisiensi Anggaran MBG
Prabowo Bakal Bertemu...
Prabowo Bakal Bertemu JK
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Perkuat Gerak Pelayanan,...
Perkuat Gerak Pelayanan, PKB Jabar Gelar PKBFest
KPK Tetapkan 4 Tersangka...
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim Edison
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved