Anggota Komisi I DPR: Semua Kepala Staf Layak Dicalonkan Jadi Panglima TNI
loading...
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Foto/Dok Puspen TNI
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menegaskan para Kepala Staf TNI di Angkatan Laut (AL), Angkatan Darat (AD), maupun Angkatan Udara (AU) memiliki peluang yang sama untuk ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Panglima TNI , menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto .
"Baik Pak Andika dan Pak Yudo, Pak Fadjar berpotensi semuanya mampu memiliki kemampuan yang cukup, semua kembali kebijakan Presiden menentukan siapa," ujar Dave Laksono di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Namun, Dave Laksono meyakini pemilihan Panglima TNI secara prosedur tidak jauh berbeda dengan pemilihan Kapolri. "Tiga-tiganya layak, karena semua Kepala Staf layak dicalonkan jadi Panglima TNI," tutur Dave.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya beserta partai koalisi pemerintah menyerahkan perihal keputusan siapa yang akan menjadi Panglima TNI kepada Presiden RI Joko Widodo karena merupakan hak prerogatif.
"Tantangan untuk Panglima TNI terpilih, yang jelas perang sudah tidak terjadi secara konvensional, tapi sudah melalui dunia digital. Panglima yang baru harus menguasai teknologi informasi komunikasi," kata Syaifullah Tamliha.
"Baik Pak Andika dan Pak Yudo, Pak Fadjar berpotensi semuanya mampu memiliki kemampuan yang cukup, semua kembali kebijakan Presiden menentukan siapa," ujar Dave Laksono di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Namun, Dave Laksono meyakini pemilihan Panglima TNI secara prosedur tidak jauh berbeda dengan pemilihan Kapolri. "Tiga-tiganya layak, karena semua Kepala Staf layak dicalonkan jadi Panglima TNI," tutur Dave.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya beserta partai koalisi pemerintah menyerahkan perihal keputusan siapa yang akan menjadi Panglima TNI kepada Presiden RI Joko Widodo karena merupakan hak prerogatif.
"Tantangan untuk Panglima TNI terpilih, yang jelas perang sudah tidak terjadi secara konvensional, tapi sudah melalui dunia digital. Panglima yang baru harus menguasai teknologi informasi komunikasi," kata Syaifullah Tamliha.
(zik)
Lihat Juga :
