HUT ke 76 Kemerdekaan Indonesia, SPKS Minta Kesejahteraan Petani Sawit Diperhatikan
Rabu, 18 Agustus 2021 - 13:42 WIB
loading...
SPKS meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani sawit. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai di tengah perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia petani sawit belum merasakan kemerdekaan. Hal ini akibat dari tata kelola perkebunan kelapa sawit yang masih menempatkan petani sebagai objek baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp300 triliun setiap tahunnya. Begitu juga dengan perusahaan yang terus mendapatkan keuntungan besar. Namun hal ini tidak sama dengan kondisi petani sawit misalnya saja terkait tataniaga sawit di tingkat petani terus menerus menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah sehingga petani merugi sekitar 30% setiap kilogramnya dari harga yang harus di terima. Baca juga: Kinerja Tetap Solid Saat Pandemi, Industri Kelapa Sawit Topang Perekonomian
Petani sawit juga hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam praktiknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit. Misalnya kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS). Baca juga: Megawati Ingatkan Generasi Muda Dalami Cita-cita Kemerdekaan
”Petani sawit juga hanya menjadi alat diplomasi dalam melakukan lobi dan negosiasi kepada negara-negara pembeli minyak sawit dari Indonesia. Selalu mengatasnamakan untuk kesejahteraan petani sawit tetapi di lapangan petani tidak pernah di urusi dengan serius masalahnya mulai dari legalitas sampai dengan penjulan yang di kuasai tengkulak,” katanya.
SPKS kemudian berharap dalam momentum dirgahayu kemerdekaan Indonesia ini baik pemerintah dan perusahaan perkebunan kedepannya memiliki komitmen yang nyata dalam pemberdayaan petani sawit mulai dari percepatan kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan petani sawit agar petani sawit tidak lagi menjual TBS melalui tengkulak, mempermudah petani dalam akses petani pendanaan melalui BPDPKS, sampai pada pelibatan petani sawit rantai pasok biodiesel.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) Pahala Sibuea meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani sawit, fakta bahwa saat ini petani sawit belum merdeka dalam arti mendapatkan pelayanan dari pemerintah, banyak petani sawit yang belum sejahtera, tidak hanya itu akses kebijakan pemerintah pun sangat sulit di dapatkan oleh petani.
”Kami berharap kepada pemerintah agar dapat bermitra dengan asosiasi petani dalam pendampingan dan pembinaan petani. Selama ini pemerintah masih mengabaikan peran asosiasi petani, padahal asosiasi petani ini yang sangat dekat dgn petani dalam segala hal baik itu untuk pembinaan, pelatihan dan mengajak petani untuk menerapkan sawit berkelanjutan,” ucapkan.
Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp300 triliun setiap tahunnya. Begitu juga dengan perusahaan yang terus mendapatkan keuntungan besar. Namun hal ini tidak sama dengan kondisi petani sawit misalnya saja terkait tataniaga sawit di tingkat petani terus menerus menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah sehingga petani merugi sekitar 30% setiap kilogramnya dari harga yang harus di terima. Baca juga: Kinerja Tetap Solid Saat Pandemi, Industri Kelapa Sawit Topang Perekonomian
Petani sawit juga hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam praktiknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit. Misalnya kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS). Baca juga: Megawati Ingatkan Generasi Muda Dalami Cita-cita Kemerdekaan
”Petani sawit juga hanya menjadi alat diplomasi dalam melakukan lobi dan negosiasi kepada negara-negara pembeli minyak sawit dari Indonesia. Selalu mengatasnamakan untuk kesejahteraan petani sawit tetapi di lapangan petani tidak pernah di urusi dengan serius masalahnya mulai dari legalitas sampai dengan penjulan yang di kuasai tengkulak,” katanya.
SPKS kemudian berharap dalam momentum dirgahayu kemerdekaan Indonesia ini baik pemerintah dan perusahaan perkebunan kedepannya memiliki komitmen yang nyata dalam pemberdayaan petani sawit mulai dari percepatan kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan petani sawit agar petani sawit tidak lagi menjual TBS melalui tengkulak, mempermudah petani dalam akses petani pendanaan melalui BPDPKS, sampai pada pelibatan petani sawit rantai pasok biodiesel.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) Pahala Sibuea meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani sawit, fakta bahwa saat ini petani sawit belum merdeka dalam arti mendapatkan pelayanan dari pemerintah, banyak petani sawit yang belum sejahtera, tidak hanya itu akses kebijakan pemerintah pun sangat sulit di dapatkan oleh petani.
”Kami berharap kepada pemerintah agar dapat bermitra dengan asosiasi petani dalam pendampingan dan pembinaan petani. Selama ini pemerintah masih mengabaikan peran asosiasi petani, padahal asosiasi petani ini yang sangat dekat dgn petani dalam segala hal baik itu untuk pembinaan, pelatihan dan mengajak petani untuk menerapkan sawit berkelanjutan,” ucapkan.
(cip)
Lihat Juga :
