Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ombudsman Siapkan Rekomendasi ke Jokowi Kalau KPK Ogah Koreksi Kebijakan TWK
loading...
Ombudsman menyiapkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi bila KPK enggan mengoreksi kebijakan tes wawasan kebangsaan. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ombudsman RI bakal menerbitkan surat rekomendasi kepada Presiden Jokjowi terkait maladministrasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh Pimpinan KPK dan lembaga lain.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menjelaskan bahwa surat rekomendasi bakal diberikan kepada Presiden Jokowi jika KPK tidak menjalankan tindakan korektif sampai batas waktu yang ditentukan.
Meski begitu, kata Najih, pihaknya saat ini sedang melakukan proses mitigasi atas surat keberatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPK beberapa waktu lalu.
"Sekarang masuk dalam proses mitigasi di keasistenan manajemen mutus atas keberatan KPK dan juga proses resolusi monitoring oleh keasistenan Resmon [resolusi dan monitoring]. Dalam waktu resolusi jika LAHP tetap tidak dilaksanakan, baru akan diterbitkan rekomendasi ORI ke Presiden dan DPR," kata Najih dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pihaknya enggan menjalankan tindakan korektif sebagaimana Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait malaadministrasi. Karena, katanya, Pimpinan KPK telah menyampaikan surat keberatan kepada Ombudsman.
"KPK sudah selesai merespons LAHP tersebut dengan menyatakan keberatan. Keberatan ini bagian dari mekanisme sah yang diatur dan berlaku pada proses pemeriksaan oleh ORI sendiri," kata Ali.
Sebelumnya, Ombudsman RI telah merampungkan pemeriksaan terkait proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pemeriksaan Ombudsman, ditemukan tiga pelanggaran atau maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK.
"Tiga hal ini yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum, maladministrasi itu dari hasil pemeriksaa kita, memang kita temukan," kata Ketua Ombudsman, Mokh Najih saat menggelar konpers secara virtual, Rabu (21/7/2021).
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menjelaskan bahwa surat rekomendasi bakal diberikan kepada Presiden Jokowi jika KPK tidak menjalankan tindakan korektif sampai batas waktu yang ditentukan.
Meski begitu, kata Najih, pihaknya saat ini sedang melakukan proses mitigasi atas surat keberatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPK beberapa waktu lalu.
"Sekarang masuk dalam proses mitigasi di keasistenan manajemen mutus atas keberatan KPK dan juga proses resolusi monitoring oleh keasistenan Resmon [resolusi dan monitoring]. Dalam waktu resolusi jika LAHP tetap tidak dilaksanakan, baru akan diterbitkan rekomendasi ORI ke Presiden dan DPR," kata Najih dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pihaknya enggan menjalankan tindakan korektif sebagaimana Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait malaadministrasi. Karena, katanya, Pimpinan KPK telah menyampaikan surat keberatan kepada Ombudsman.
"KPK sudah selesai merespons LAHP tersebut dengan menyatakan keberatan. Keberatan ini bagian dari mekanisme sah yang diatur dan berlaku pada proses pemeriksaan oleh ORI sendiri," kata Ali.
Sebelumnya, Ombudsman RI telah merampungkan pemeriksaan terkait proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pemeriksaan Ombudsman, ditemukan tiga pelanggaran atau maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK.
"Tiga hal ini yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum, maladministrasi itu dari hasil pemeriksaa kita, memang kita temukan," kata Ketua Ombudsman, Mokh Najih saat menggelar konpers secara virtual, Rabu (21/7/2021).
Explore More