Data Kematian COVID-19 Dihapus, PAN Nilai Alasan Pemerintah Keliru
loading...
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengkritik rencana pemerintah yang akan menghilangkan atau menghapus data kematian dalam evaluasi laporan perkembangan penanggulangan COVID-19. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN , Guspardi Gaus mengkritik rencana pemerintah yang akan menghilangkan atau menghapus data kematian dalam evaluasi laporan perkembangan penanggulangan COVID-19. Karena data kematian justru indikator penting untuk melakukan evaluasi dan lamgkah perbaikan.
"Data angka kematian akibat COVID-19 itu justru penting sebagai salah satu indikator untuk melakukan evaluasi dan melihat keberhasilan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Juga mengukur seberapa optimalnya langkah pemerintah melakukan 3T (Testing, Tracing, Treatment)," ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (12/8/2021). Baca juga: Angka Kematian Dikeluarkan dari Indikator Penanganan Covid-19 Kebijakan Berbahaya
Guspardi menilai yang disampaikan Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan bahwa dikeluarkannya angka kematian karena adanya masalah distorsi dalam input data. Karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, bukan alasan yang tepat.
"Alasan yang dikemukakan pemerintah sungguh tidak tepat. Data kematian COVID-19 yang tidak akurat seharusnya dilakukan perbaikan dan langkah korektif, bukan justru dihapus dari indikator pelaporan penanganan COVID-19," tegas Anggota Komisi II DPR ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, angka kematian COVID-19 bukan hanya sekadar angka. Tetapi juga sebagai bentuk akuntabiltas penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Rakyat juga berhak tahu berapa jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona.
Dan menurut para ahli epidemiologi, kata dia, pelaporan angka kematian akibat COVID-19 sangat vital kegunaannya. "Karena merupakan sebuah pola yang dapat menjelaskan perbedaan dan perubahan status kesehatan, mengevaluasi strategi kesehatan, memandu perencanaan dan pembuatan kebijakan penanganan COVID-19 yang benar dan tepat sasaran," terangnya.
Anggota Baleg DPR RI ini menegaskan pemerintah mestinya melakukan evaluasi tentang tidak akuratnya angka kematian COVID-19 dan mencari alternatif pemecahan masalah manajemen data. Misalnya, mengubah durasi pelaporan dari harian menjadi mingguan atau bulanan. Sehingga pemerintah punya cukup waktu melakukan kroscek dan menghindari kesalahan data sebelum diumumkan ke publik. Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Dihilangkan di Penilaian PPKM, Epidemiolog: Ini Berbahaya
"Yang penting angka kematian akibat COVID-19 ini tetap harus dapat diungkapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada makna positif dengan tetap diumumkannya angka kematian akibat Corona ini. Masyarakat tentu akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya," pungkas mantan Anggota DPRD Sumbar ini.
"Data angka kematian akibat COVID-19 itu justru penting sebagai salah satu indikator untuk melakukan evaluasi dan melihat keberhasilan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Juga mengukur seberapa optimalnya langkah pemerintah melakukan 3T (Testing, Tracing, Treatment)," ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (12/8/2021). Baca juga: Angka Kematian Dikeluarkan dari Indikator Penanganan Covid-19 Kebijakan Berbahaya
Guspardi menilai yang disampaikan Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan bahwa dikeluarkannya angka kematian karena adanya masalah distorsi dalam input data. Karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, bukan alasan yang tepat.
"Alasan yang dikemukakan pemerintah sungguh tidak tepat. Data kematian COVID-19 yang tidak akurat seharusnya dilakukan perbaikan dan langkah korektif, bukan justru dihapus dari indikator pelaporan penanganan COVID-19," tegas Anggota Komisi II DPR ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, angka kematian COVID-19 bukan hanya sekadar angka. Tetapi juga sebagai bentuk akuntabiltas penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Rakyat juga berhak tahu berapa jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona.
Dan menurut para ahli epidemiologi, kata dia, pelaporan angka kematian akibat COVID-19 sangat vital kegunaannya. "Karena merupakan sebuah pola yang dapat menjelaskan perbedaan dan perubahan status kesehatan, mengevaluasi strategi kesehatan, memandu perencanaan dan pembuatan kebijakan penanganan COVID-19 yang benar dan tepat sasaran," terangnya.
Anggota Baleg DPR RI ini menegaskan pemerintah mestinya melakukan evaluasi tentang tidak akuratnya angka kematian COVID-19 dan mencari alternatif pemecahan masalah manajemen data. Misalnya, mengubah durasi pelaporan dari harian menjadi mingguan atau bulanan. Sehingga pemerintah punya cukup waktu melakukan kroscek dan menghindari kesalahan data sebelum diumumkan ke publik. Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Dihilangkan di Penilaian PPKM, Epidemiolog: Ini Berbahaya
"Yang penting angka kematian akibat COVID-19 ini tetap harus dapat diungkapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada makna positif dengan tetap diumumkannya angka kematian akibat Corona ini. Masyarakat tentu akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya," pungkas mantan Anggota DPRD Sumbar ini.
(kri)
Lihat Juga :
