Paradigma Normal Baru
Jum'at, 29 Mei 2020 - 07:26 WIB
loading...
A
A
A
Saat normal baru ini menjadi visi retoris dari tema pengendalian dan adaptasi situasi, maka seharusnya kita menempatkan ini bukan semata kata benda (noun) keadaan, seperti terdapat dalam kamus Urban Dictionary, melainkan seharusnya menjadi paradigma berpikir. Paradigma normal baru adalah cara berpikir yang memandu perilaku untuk menanggulangi masalah dengan mengadaptasi beragam pola dan keadaaan yang berubah. Konteksnya dalam situasi pandemi, khalayak memiliki cara berpikir yang sama bahwa pandemi harus diatasi bersama-sama bukan semata-mata tugas pemerintah, sekaligus berperilaku normal dengan menaati protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, penerapan jarak fisik, membatasi diri dari kerumunan yang tidak diperlukan dan lain-lain. Situasi yang mungkin berbeda dengan keadaan saat normal lama.
Paradigma normal baru juga menuntut kita bersiap dengan ekosistem teknologi komunikasi. Hampir seluruh instansi baik pemerintahan, DPR, pengadilan, sekolah, kampus, dunia usaha, komunitas keagamaan yang selama masa pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) tergagap dalam mengadaptasi perubahan pola komunikasi ini. Pada akhirnya kita sadar bahwa komunikasi terintegrasi secara langsung (face-to-face communication) dan komunikasi multikanal berbasis digital menjadi keniscayaan yang harus dipersiapkan di era new normal.
Koordinasi Kebijakan
Sebelum normal baru ini benar-benar diimplementasikan paling tidak harus diperhatikan tiga hal. Pertama, soal waktu yang tepat kapan pemerintah akan membuat pelonggaran-pelonggaran sebagai konsekuensi implementasi normal baru dalam kehidupan masyarakat. Basisnya harus data yang terukur, verifikatif dan scientifik. Bukan karena pertimbangan selera individu tertentu atau kepentingan sekelompok lalu mengabaikan prioritas penanganan masalah kesahatan.
Saat ini, tentu saja masih sangat riskan untuk memberlakukan normal baru di tengah pandemi yang masih tinggi. Kasus corona masih harus dikendalikan secara serius. WHO pun telah mengeluarkan sejumlah syarat. Misalnya penularan penyakit harus terkendali. Sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, serta menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Risiko zona merah diminimalkan di tempat-tempat rentan, seperti panti jompo. Sekolah, tempat kerja dan ruang-ruang publik lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan.
Paradigma normal baru juga menuntut kita bersiap dengan ekosistem teknologi komunikasi. Hampir seluruh instansi baik pemerintahan, DPR, pengadilan, sekolah, kampus, dunia usaha, komunitas keagamaan yang selama masa pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) tergagap dalam mengadaptasi perubahan pola komunikasi ini. Pada akhirnya kita sadar bahwa komunikasi terintegrasi secara langsung (face-to-face communication) dan komunikasi multikanal berbasis digital menjadi keniscayaan yang harus dipersiapkan di era new normal.
Koordinasi Kebijakan
Sebelum normal baru ini benar-benar diimplementasikan paling tidak harus diperhatikan tiga hal. Pertama, soal waktu yang tepat kapan pemerintah akan membuat pelonggaran-pelonggaran sebagai konsekuensi implementasi normal baru dalam kehidupan masyarakat. Basisnya harus data yang terukur, verifikatif dan scientifik. Bukan karena pertimbangan selera individu tertentu atau kepentingan sekelompok lalu mengabaikan prioritas penanganan masalah kesahatan.
Saat ini, tentu saja masih sangat riskan untuk memberlakukan normal baru di tengah pandemi yang masih tinggi. Kasus corona masih harus dikendalikan secara serius. WHO pun telah mengeluarkan sejumlah syarat. Misalnya penularan penyakit harus terkendali. Sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, serta menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Risiko zona merah diminimalkan di tempat-tempat rentan, seperti panti jompo. Sekolah, tempat kerja dan ruang-ruang publik lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan.
Lihat Juga :
