KPK Klaim Biaya Perjalanan Dinas Bukan Gratifikasi apalagi Suap
Senin, 09 Agustus 2021 - 13:58 WIB
loading...
A
A
A
"Dalam Perpim dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Perlu kami sampaikan, bilamana pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK, juga tidak diperkenankan menerima honor," kata Ali.
Baca juga: Penjelasan KPK Soal Nama Harun Masiku Tak Tercantum di Website Interpol
"Namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda," katanya.
Dengan demikian, ditekankan Ali, berdasarkan Perpim tersebut, sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodir adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga.
"Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait, dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta," katanya.
Menurut Ali, sharing pembiayaan ini semata-mata untuk mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala akibat tidak adanya anggaran pada salah satu pihak. Apalagi, sambungnya, jika program tersebut dinilai sangat penting untuk pemberantasan maupun pencegahan korupsi.
Baca juga: Penjelasan KPK Soal Nama Harun Masiku Tak Tercantum di Website Interpol
"Namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda," katanya.
Dengan demikian, ditekankan Ali, berdasarkan Perpim tersebut, sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodir adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga.
"Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait, dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta," katanya.
Menurut Ali, sharing pembiayaan ini semata-mata untuk mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala akibat tidak adanya anggaran pada salah satu pihak. Apalagi, sambungnya, jika program tersebut dinilai sangat penting untuk pemberantasan maupun pencegahan korupsi.
Lihat Juga :
