Kemenkumham Luncurkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Soal RANHAM
Rabu, 04 Agustus 2021 - 18:08 WIB
loading...
A
A
A
"Perlu digarisbawahi bahwa RANHAM merupakan acuan bagi seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan aksi HAM ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh level pemerintahan eksekutif," jelas Tito.
Mendagri mencatat pelaksanaan RANHAM telah memberikan capaian positif dalam pemajuan HAM di daerah. Dua di antaranya yaitu meningkatnya pemahaman terkait HAM di kalangan aparat pemerintah daerah dan terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, saya mendorong para kepala daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ditugaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan," ujar Tito. Baca juga: Hampir 90% Pendaftar CPNS Kemenkumham Melamar sebagai Sipir
Agenda Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 merupakan kerja sama antara Kemenkumham dan Masyarakat Sipil yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM). "(Peluncuran) ini merupakan wujud konkret dari kolaborasi berbagai pihak khusus pemerintah dan masyarakat dalam hal menyusun hingga menyukseskan RANHAM generasi V ini," ungkap Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, yang merupakan Sekretaris Panitia Nasional RANHAM.
Mendagri mencatat pelaksanaan RANHAM telah memberikan capaian positif dalam pemajuan HAM di daerah. Dua di antaranya yaitu meningkatnya pemahaman terkait HAM di kalangan aparat pemerintah daerah dan terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, saya mendorong para kepala daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ditugaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan," ujar Tito. Baca juga: Hampir 90% Pendaftar CPNS Kemenkumham Melamar sebagai Sipir
Agenda Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 merupakan kerja sama antara Kemenkumham dan Masyarakat Sipil yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM). "(Peluncuran) ini merupakan wujud konkret dari kolaborasi berbagai pihak khusus pemerintah dan masyarakat dalam hal menyusun hingga menyukseskan RANHAM generasi V ini," ungkap Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, yang merupakan Sekretaris Panitia Nasional RANHAM.
(kri)
Lihat Juga :
