KPU: Anggaran Rp535 M Belum Termasuk Penambahan TPS
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:29 WIB
loading...
KPU telah mengusulkan penambahan anggaran Rp 535,95 miliar untuk pembelian logistik APD pemilih dan penyelenggara dalam RDP Komisi II DPR, kemarin (27/5/2020). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan penambahan anggaran Rp 535,95 miliar untuk pembelian logistik alat pelindung diri (APD) untuk pemilih dan penyelenggara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, kemarin (27/5/2020). Namun ternyata, penambahan anggaran itu belum termasuk biaya penambahan TPS (tempat pemungutan suara) guna mendukung physical distancing.
(Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
"RDP tanggal 27 (Mei), 26 (Mei) malam kita rapat daring dengan seluruh provinsi. Sebelum kami rapat daring, kami rapat pleno, ada beberapa pilihan. Misalnya pengurangan jumlah pemilih per TPS, dari 800 maksimal menjadi 400, akan ada lonjakan dua kali lipat TPS maksimal," kata Ketua KPU KPU Arief Budiman dalam 'Lunch Break Bersama Ketua KPU: Antara Pandemi dan Pilkada, Harus Bagaimana?' secara virtual, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Namun, Arief mengungkap bahwa penambahan anggaran Rp535,95 miliar itu belum termasuk resizing atau penambahan jumlah dan perluasan TPS. Karena, KPU belum menggunakan data baru, dan semua persiapan yang dipaparkan masih berpatok pada jumlah yang eksisting yakni 150 ribu lebih TPS.
"Rp500 miliar itu belum termasuk resizing TPS. Kita belum pakai data baru, cara kita hitung kemarin dengan data eksisting jumlah TPS 150 ribu," ujarnya.
Selain itu, Arief juga meminta kepada KPU Daerah menginformasikan perkembangan Covid-19 di daerah dan hasilnya memang kecenderungannya meningkat. Soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 270 daerah yang melaksanakan pilkada, ada 36 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang menerapkan PSBB. Pihaknya juga menanyakan soal keinginan KPUD terkait pengurangan jumlah pemilih per TPS.
(Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
"RDP tanggal 27 (Mei), 26 (Mei) malam kita rapat daring dengan seluruh provinsi. Sebelum kami rapat daring, kami rapat pleno, ada beberapa pilihan. Misalnya pengurangan jumlah pemilih per TPS, dari 800 maksimal menjadi 400, akan ada lonjakan dua kali lipat TPS maksimal," kata Ketua KPU KPU Arief Budiman dalam 'Lunch Break Bersama Ketua KPU: Antara Pandemi dan Pilkada, Harus Bagaimana?' secara virtual, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Namun, Arief mengungkap bahwa penambahan anggaran Rp535,95 miliar itu belum termasuk resizing atau penambahan jumlah dan perluasan TPS. Karena, KPU belum menggunakan data baru, dan semua persiapan yang dipaparkan masih berpatok pada jumlah yang eksisting yakni 150 ribu lebih TPS.
"Rp500 miliar itu belum termasuk resizing TPS. Kita belum pakai data baru, cara kita hitung kemarin dengan data eksisting jumlah TPS 150 ribu," ujarnya.
Selain itu, Arief juga meminta kepada KPU Daerah menginformasikan perkembangan Covid-19 di daerah dan hasilnya memang kecenderungannya meningkat. Soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 270 daerah yang melaksanakan pilkada, ada 36 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang menerapkan PSBB. Pihaknya juga menanyakan soal keinginan KPUD terkait pengurangan jumlah pemilih per TPS.
Lihat Juga :
