Pandemi Corona, Pejabat Pemerintah Diminta Bijak Berikan Pernyataan

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang membandingkan jumlah kematian akibat Covid-19 atau virus Corona dengan kecelakaan lalu lintas, menuai kritikan.

(Baca juga: Kata PDIP soal Kebijakan Jokowi tentang 'New Normal')

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay pun mendesak para pejabat pemerintah, lebih bijak dalam memberikan pernyataan. (Baca juga: Demi Corona, Susi Pudjiastuti Jualan Kaus Bertuliskan 'Tenggelamkan')

"Dengan begitu, masyarakat tetap punya optimisme dalam melawan Corona. Optimisme dan semangat masyarakat harus tetap dibangun. Karena dengan mereka dan bersama merekalah perlawanan terhadap Corona ini dapat dilakukan," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).

Saleh menilai, pernyataan Mahfud MD itu kurang bijak jika dikaitkan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, kata dia, perbandingan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dengan kecelakaan akibat Covid-19 juga tidak tepat. Sebab apa pun alasannya, lanjut dia, keselamatan diri dan jiwa warga negara adalah tanggung jawab negara.

"Lagi pula, kenapa perbandingannya kecelakaan lalu lintas dan beberapa penyakit katostropik? Kenapa tidak sekalian dibandingkan dengan kematian akibat perang dunia II? Kematian akibat perang dunia pasti jauh lebih banyak," kata anggota komisi IX DPR RI ini.

Saleh berpendapat, pernyataan Mahfud MD tersebut mengindikasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah Indonesia terkesan sudah tidak mampu melawan penyebaran virus Corona.

Padahal kata dia, pemerintah sudah melakukan banyak upaya. Namun, upaya-upaya itu ternyata dinilai belum mampu mengontrol laju penyebaran Covid-19. Maka itu, masyarakat yang diminta untuk tidak takut berlebihan.

Kedua, pemerintah saat ini memang sedang membangun kesadaran baru warga masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Ini diperlukan agar roda perekonomian kembali berjalan normal. Sebab, kata dia, kebijakan PSBB yang diterapkan selama ini secara nyata berdampak langsung pada perekonomian di tingkat nasional, bahkan global.

"Ketiga, saya menilai bahwa pemerintah menjadikan penyelamatan ekonomi sebagai prioritas utama. Sementara, penanganan Covid-19 hanya akan dilakukan sebagaimana penanganan penyakit-penyakit menular lain yang ada di Indonesia. Ini tentu bertentangan dengan keputusan pemerintah yang telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Dan kemarin, lanjut dia, gugus tugas menegaskan, status bencana nasional itu belum berakhir. "Kalau Pak Mahfud meminta masyarakat tidak takut berlebihan, lalu kenapa sejak awal ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Bukankah suatu bencana, apalagi itu statusnya bencana nasional, sangat wajar ditakuti dan dikhawatirkan?" pungkas legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.