Kasus Corona Terus Melonjak, BEM KM UGM Desak Pemerintah Karantina Wilayah

Selain itu, pemerintah juga harus segera melakukan evaluasi kebijakan PPKM Darurat dalam hal substansinya, bukan hanya merubah nomenklaturnya. Apalagi dengan tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penerapan kebijakan PPKM Darurat, membuat masyarakat harus terpaksa keluar rumah untuk mencari penghidupan.

"Pemerintah harus segera melakukan kalkulasi untuk kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu agar masyarakat bisa hidup layak dirumah supaya tidak terjadi peningkatan mobilitas sosial. Jangan hanya menakut-nakuti dengan ancaman hukuman saja," ucapnya.

Menurutnya tidak ada lagi alibi oleh pemerintah untuk tidak komitmen dalam mempercepat penanganan COVID-19 yang terus mengalami lonjakan. Fokus utama pemerintah saat ini seharusnya memberi penghidupan kepada masyarakat agar mampu untuk membatasi aktivitasnya serta memperbaiki fasilitas dan tenaga medis agar tidak terjadi kolaps.

Tak ada lagi alasan kurangnya anggaran oleh pemerintah untuk mendanai masyarakat jika diterapkan karantina wilayah. Selama ini, pemerintah hanya mendewakan ekonomi diatas kepentingan nurani masyarakatnya.

Di tengah situasi seperti ini, nyatanya pemerintah bisa mengebut berbagai pembangunan dan pembukaan lahan. Akan tetapi, seperti sangat sulit untuk memaksa pemerintah agar fokus dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya.

"Pemenuhan kebutuhan masyarakat selama dalam masa pembatasan aktivitas setidaknya merupakan pilihan yang paling rasional agar tidak memperparah keadaan saat ini, dan juga sesuai amanat undang-undang yang berlaku,” tandasnya.