Eksponen Alumni HMI Minta Pemerintah Meneliti Madu sebagai Obat Covid-19

JAKARTA - Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin mengadakan rapat untuk membahas persoalan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan menghasilkan 6 keputusan.

Ketua Umum DPP Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin, Ato' Ismail mengatakan, hal pertama itu meminta kepada pemerintah untuk fokus dan serius serta bertanggung jawab mencari obat Covid-19. Di antaranya meneliti dan mengkaji madu sebagai obat sesuai Al-Quran surah An Nahl ayat 69.

"Sebagai negara penganut Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama Pancasila wajib bagi pemimpin dan rakyat melaksanakan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mencari jalan keluar persoalan besar rakyat dan negara, yakni keluar dari wabah Covid-19 ini," katanya kepada media melalui keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Pandemi Masih Belum Berakhir, Madu Hijau Jadi Incaran Masyarakat

Kedua, meminta agar PPKM Darurat dihentikan karena tidak menyelesaikan masalah. Buktinya terjadi penambahan jumlah penderita sampai positif Covid-19 tembus 56.000 kasus per hari dan kematian 900-an orang per hari.

Ketiga, mengembalikan kebijakan PPKM Mikro untuk menangani Covid-19, sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tetap melakukan prokes ketat. Keempat, mengoptimalkan semua potensi dalam mencapai target 70% rakyat tervaksin, baik pemerintah, TNI/Polri, organisasi masyarakat, OKP, organisasi profesi dan lain lain.

Berikutnya, meminta pemimpin dalam menangani Covid-19 agar dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, sehingga terjadi manajemen yang baik, yakni the right man on the right place.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 54.000 Sehari, DKI Jakarta Tertinggi

"Prinsip di mana seseorang ditempatkan berdasarkan keahlian (skill) yang dimilikinya sehingga orang tersebut bisa bekerja dengan lancar dan nyaman serta hasil pekerjaannya pun akan lebih optimal dan lebih memuaskan," katanya.

Terakhir, meminta prasarana dan sarana kesehatan seperti jumlah rumah sakit dan fasilitas rumah sakit dan tenaga kesehatan agar ditingkatkan kuantitas dan kualitas, sehingga NKRI mampu menangani berapa pun jumlah rakyat yang membutuhkan perawatan akibat Covid-19.

"Konsekuensinya anggaran kesehatan agar dinaikkan berkali-kali lipat dan bila diperlukan dilakukan Perppu untuk mengubah struktur anggaran APBN sekarang," tegasnya.