Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Corona Belum Reda, DPR Sebut Harus Ada Penyesuaian Hadapi Pilkada 2020
loading...
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai norma, termasuk Pilkada Serentak 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut bahwa Indonesia sudah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap berbagai norma, termasuk dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah pada Desember mendatang.
(Baca juga: 3 Alasan Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Digelar Tahun Depan)
Hal itu dikatakan Ahmad Doli dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara virtual. Pasalnya, belum ada satupun negara yang bisa menaklukan pandemi Covid-19 atau virus Corona dan juga memprediksi kapan ini akan berakhir.
"KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah menyiapkan skenario-skenario lewat draf Peraturan. Draf ini sudah menggambarkan skenario tahapan setelah kemarin ditunda. Kita sama-sama mengetahui bahwa sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang bisa mengatakan atau bisa menentukan kapan pandemi Covid-19 ini bisa selesai," kata Doli, Rabu (27/5/2020).
(Baca juga: Pilkada 2020 Harus Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Rakyat)
Doli berpandangan, bisa disimpulkan bahwa Covid-19 ini belum bisa ditaklukan oleh warga dunia dalam waktu dekat. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun mengatakan bahwa pandemi ini baru akan bisa ditaklukan oleh dunia dalam kurun waktu 2 tahun atau bahkan sampai dengan 5 tahun.
"Kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kita sudah harus menyesuaikan standar norma sebagai perkataan bapak Presiden, atau new normal," ujarnya.
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, pandemi ini tidak berbicara soal kesehatan tapi sudah masuk aspek atau dimensi yang lain atau multidimensional. Karena itu, pilkada serentak yang punya aspek penting perlu dipersiapkan dengan baik bagaimana penyesuaian dalam menghadapi agenda politik.
"Ini akan sama-sama kita bahas dan kita dengarkan dulu apa yang disampaikan. Bagaimana situasi terakhir dan kesiapan kita semua dari aspek kehidupan termasuk aspek politik," tutur Doli.
(Baca juga: 3 Alasan Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Digelar Tahun Depan)
Hal itu dikatakan Ahmad Doli dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara virtual. Pasalnya, belum ada satupun negara yang bisa menaklukan pandemi Covid-19 atau virus Corona dan juga memprediksi kapan ini akan berakhir.
"KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah menyiapkan skenario-skenario lewat draf Peraturan. Draf ini sudah menggambarkan skenario tahapan setelah kemarin ditunda. Kita sama-sama mengetahui bahwa sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang bisa mengatakan atau bisa menentukan kapan pandemi Covid-19 ini bisa selesai," kata Doli, Rabu (27/5/2020).
(Baca juga: Pilkada 2020 Harus Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Rakyat)
Doli berpandangan, bisa disimpulkan bahwa Covid-19 ini belum bisa ditaklukan oleh warga dunia dalam waktu dekat. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun mengatakan bahwa pandemi ini baru akan bisa ditaklukan oleh dunia dalam kurun waktu 2 tahun atau bahkan sampai dengan 5 tahun.
"Kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kita sudah harus menyesuaikan standar norma sebagai perkataan bapak Presiden, atau new normal," ujarnya.
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, pandemi ini tidak berbicara soal kesehatan tapi sudah masuk aspek atau dimensi yang lain atau multidimensional. Karena itu, pilkada serentak yang punya aspek penting perlu dipersiapkan dengan baik bagaimana penyesuaian dalam menghadapi agenda politik.
"Ini akan sama-sama kita bahas dan kita dengarkan dulu apa yang disampaikan. Bagaimana situasi terakhir dan kesiapan kita semua dari aspek kehidupan termasuk aspek politik," tutur Doli.
(maf)
Explore More