Tanggapi Usulan RS Khusus Pejabat, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tak Sepotong-Sepotong Tangani Covid-19
loading...
Wakil Ketua Umum DPN Gelora Indonesia Fahri Hamzah.Foto/SINDOphoto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Usulan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Rosaline Irine agar pejabat negara diberikan fasilitas rumah sakit (RS) khusus Covid-19, karena mereka yang memikirkan situasi pandemi Covid-19 pada sebuah acara diskusi, Rabu (7/7) kemarin menuai pro dan kontra di masyarakat.
Namun, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah enggan mengomentari hal tersebut. Dia justru menyarankan agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam melakukan tindakan penanganan pandemi Covid-19.
"Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan adalah, bukan tindakan yang sepotong-sepotong, pandemi ini adalah situasi darurat, situasi yang ujungnya juga kita tidak tahu, karena mutasi virus ini juga kita tdak terlalu memahami," kata Fahri saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).
Oleh karena itu, kata Wakil Ketua Umum DPN Gelora Indonesia ini, selain mengusulkan agar pemerintah menggalang gelombang solidaritas dari rakyat untuk menghadapi krisis bersama-sama, pemerintah juga harus membuat keputusan yang benar-benar terencana, sistematis dan komprehensif.
Keputusan itu bersumber dari pandangan yang baku dari para ilmuan yang memahami tentang virologi, epidemiologi, dan ahli kesehatan lainnya, serta ilmuan sosial yang membaca dinamika masyarakat dalam krisis seperti ini.
"Selain mereka-mereka yang bekerja, untuk membaca adakah elemen-elemen non-ilmiah dari pandemi ini, misalnya perang ideologi atau apapun itu," terangnya.
Dengan demikian, politikus asal Nusa Tenggara Barat ini meminta agar pemerintah harus mempunyai keputusan yang utuh, sehingga dapat diketahui skala dari persoalannya, apa solusi dari persoalan ini, dan kapan Indonesia akan keluar dari persoalan ini. Sehingga, tindakan lain yang sepotong-sepotong itu tidak diperlukan.
"Tindakan lain sungguh menurut saya tidak diperlukan karena itu nampak seperti sepotong-sepotong," tegas Fahri. Tetapi, dia menambahkan, apabila nanti kesimpulannya bersumber dari rekomendasi dari para ilmuan itu, tentu itu yang terbaik yang bisa dilakukan Indonesia sekarang.
"Jadi usul saya lebih baik kita perkuat dulu basis-basis pengambil keputusan, tidak boleh karena saran-saran spontan dan sepihak, sebab itu akan hanya membuat tambal sulam dan justru tidak menyelesaikan masalah," pungkas Fahri.
Namun, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah enggan mengomentari hal tersebut. Dia justru menyarankan agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam melakukan tindakan penanganan pandemi Covid-19.
"Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan adalah, bukan tindakan yang sepotong-sepotong, pandemi ini adalah situasi darurat, situasi yang ujungnya juga kita tidak tahu, karena mutasi virus ini juga kita tdak terlalu memahami," kata Fahri saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).
Oleh karena itu, kata Wakil Ketua Umum DPN Gelora Indonesia ini, selain mengusulkan agar pemerintah menggalang gelombang solidaritas dari rakyat untuk menghadapi krisis bersama-sama, pemerintah juga harus membuat keputusan yang benar-benar terencana, sistematis dan komprehensif.
Keputusan itu bersumber dari pandangan yang baku dari para ilmuan yang memahami tentang virologi, epidemiologi, dan ahli kesehatan lainnya, serta ilmuan sosial yang membaca dinamika masyarakat dalam krisis seperti ini.
"Selain mereka-mereka yang bekerja, untuk membaca adakah elemen-elemen non-ilmiah dari pandemi ini, misalnya perang ideologi atau apapun itu," terangnya.
Dengan demikian, politikus asal Nusa Tenggara Barat ini meminta agar pemerintah harus mempunyai keputusan yang utuh, sehingga dapat diketahui skala dari persoalannya, apa solusi dari persoalan ini, dan kapan Indonesia akan keluar dari persoalan ini. Sehingga, tindakan lain yang sepotong-sepotong itu tidak diperlukan.
"Tindakan lain sungguh menurut saya tidak diperlukan karena itu nampak seperti sepotong-sepotong," tegas Fahri. Tetapi, dia menambahkan, apabila nanti kesimpulannya bersumber dari rekomendasi dari para ilmuan itu, tentu itu yang terbaik yang bisa dilakukan Indonesia sekarang.
"Jadi usul saya lebih baik kita perkuat dulu basis-basis pengambil keputusan, tidak boleh karena saran-saran spontan dan sepihak, sebab itu akan hanya membuat tambal sulam dan justru tidak menyelesaikan masalah," pungkas Fahri.
(hab)
Lihat Juga :
