Keteteran, Persatuan RS Harap Pemerintah Segera Bayar Tunggakan Penanganan Covid-19

Senin, 05 Juli 2021 - 17:37 WIB
loading...
Keteteran, Persatuan...
Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mendesak pemerintah segera membayarkan tunggakan klaim penanganan Covid-19. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mengungkap bahwa kondisi keuangan rumah sakit (RS) saat ini sangat rendah, bahkan mengganggu perputaran uang (cashflow) RS. Apalagi, RS yang hanya menangani pasien Covid-19. Untuk itu, PERSI meminta agar pemerintah membayar tunggakan klaim tepat waktu.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PERSI Lia Gardenia Partakusuma dalam rapat dengan Komisi IX DPR, bersama dengan Menteri Kesehatan (Menkes), BPOM, BPKP, BPJS Kesehatan, IDI dan IDAI secara daring di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/7/2021).

"Ini bagaimana kondisi keuangan jadi kita sampaikan jadi ini memang sangat rendah, 10% sampai 20% dari biasa itu kan kalau yang melayani pasien umum yang lain. Rata-rata yang khusus (Covid-19) mereka tidak ada lagi ya, tetapi kami masih survive sebetulnya, kami masih berusaha untuk melakukan, hanya diarahkan bagaimana caranya agar pembayaran klaim ini tepat waktu. Kami paham semua keluaran sen demi sen memang harus ada pertanggungjawaban," kata Lia. Baca juga: Sejak 2020, Pemerintah Nunggak Rp36 Triliun ke RS untuk Penanganan Covid-19

Oleh karena itu, kata Lia, pihaknya memohon juga bawa klaim pelayanan dan klaim insentif tenaga kesehatan (nakes) hendaknya jangan sampai mengganggu cashflow. Pihaknya memahami bahwa pandemi ini sudah 1,5 tahun dan PERSI terus berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan dan Kemenkes.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuannya tetapi yang ingin kami minta adalah bagaimana caranya agar cashflow ini tidak menjadikan alasan dari rumah sakit, rumah sakit itu pelayanan tidak repot. Kalau buat kami kalau misalnya mau minta mereka membuka tapi kemudian mereka bilang mana klaimnya nah seperti itu," ujarnya. Baca juga: Tunggakan Insentif Nakes Rp8 Triliun, Jabar Tertinggi Disusul Jatim, dan Sulsel

Namun, kata dia, pihaknya berterima kasih bahwa minggu ini sudah ada pencairan yang sudah diberikan kepada RS dan sudah diberikan juga daftarnya. PERSI berharap bahwa bila ada berita acara verifikasi harap dapat dicairkan segera. Karena kendala RS ini banyak sekali karena masalah IT-nya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Saat Banyak Kreator...
Saat Banyak Kreator Bersaing Ketat, Refa Ardhi Justru Torehkan Pencapaian Besar
Kesuksesan Refa Ardhi...
Kesuksesan Refa Ardhi di Dunia Digital Ternyata Dibangun dari Hal Sederhana Ini
Purbaya Targetkan Ekonomi...
Purbaya Targetkan Ekonomi Indonesia Tumbuh 6,5% di 2027
Berita Terkini
Canda Prabowo ke HIPMI:...
Canda Prabowo ke HIPMI: Pengusaha Indonesia Banyak Dosanya
Hakim Ingatkan Tersangka...
Hakim Ingatkan Tersangka Bea Cukai Tak Berdusta: Di Akhirat Nanti Masuk Neraka
Hanura Bantah Punya...
Hanura Bantah Punya Yayasan Pengelola MBG, Sebut Narasi yang Beredar Hoaks
Kejagung Pelajari Bukti...
Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Sidang PLK di PTUN,...
Sidang PLK di PTUN, Ahli Tegaskan Pencabutan Badan Hukum oleh Kemenkum Sudah Tepat
Sony Sonjaya Belum Ajukan...
Sony Sonjaya Belum Ajukan Permohonan Perlindungan Justice Collaborator ke LPSK
Infografis
Penyebab Kasus Covid-19...
Penyebab Kasus Covid-19 di Singapura dan Malaysia Melonjak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved