Sejak 2020, Pemerintah Nunggak Rp36 Triliun ke RS untuk Penanganan Covid-19
Senin, 05 Juli 2021 - 15:20 WIB
loading...
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sejak penanganan pandemi Covid-19 pada Maret 2020, pemerintah masih memiliki tunggakan klaim penanganan Covid-19 kepada rumah sakit (RS) sebesar Rp36 triliun. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejak penanganan pandemi Covid-19 pada Maret 2020 lalu, pemerintah masih memiliki tunggakan klaim penanganan Covid-19 kepada rumah sakit (RS) sebesar Rp36 triliun. Dari jumlah itu, baru Rp16,69 triliun yang sudah dibayarkan pemerintah sampai dengan Juni 2021 untuk tagihan 2020 dan 2021. Sementara, selisih klaim Rp20,3 triliun belum teranggarkan.
Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR secara virtual, Senin (5/7/2021). "Kita ada tunggakan klaim di 2020, saat saya masuk yang sudah disetujui anggarannya sebesar Rp8,3 triliun, yang sudah kita bayar ada Rp6 triliun, jadi cukup baik, sekitar 80% dari tunggakannya," papar Budi. Baca juga: Politikus PKS Desak Pemerintah Tegas, Tutup Pintu Masuk TKA
Menurut Budi, yang menjadi masalah adalah, tagihan 2020 yang tadinya Rp8 triliun membengkak menjadi Rp22 triliun, dan itu baru diketahui di awal 2021. Sehingga, pemerintah menyetop tagihan 2020 sampai Mei 2021. "Bulan Mei kita sudah lihat tagihannya yang tadinya Rp8 triliun sisanya naik menjadi Rp22 triliun. Jadi selisih ini belum ada anggarannya bapak ibu, Rp14 triliun itu belum ada anggarannya, karena memang tahun lalu baru Rp8 triliun. Tapi sekarang, yang sudah dibayar dari Rp8 triliun adalah Rp 6 triliun," terangnya.
Sedangkan klaim 2021, Budi melanjutkan, Kemenkes telah menganggarkan Rp23 triliun, dan tagihan yang sudah dibayarkan sampai sekarang adalah Rp10 triliun. Dan untuk klaim 2020 tengah dalam proses pelunasan sebesar Rp9,5 triliun yang harapannya bisa terealisasi pada Juli 2021. Baca juga: Utang Rp81 Miliar, RSUD Kota Bekasi Terancam Gulung Tikar
"Sehingga diharapkan di bulan Juli ini Rp9,5 triliun, dan mudah-mudahan kita bisa bayar. Hari ini harusnya Rp2 triliun sudah dibayar, karena sudah dibuka oleh Dirjen Anggaran, Rp339 miliar sedang dalam proses BPKP. Rp6,6 triliun kita sedang dalam proses verifikasi RS, nanti kita akan teruskan ke BPKP supaya bisa segera dibayar," ujarnya.
Kemudian, sambung mantan Dirut Bank Mandiri ini, selisih Rp6,9 triliun masih sedang diselesaikan oleh tim verifikasi daerah. Seluruh Dinas Kesehatan (Dinkes) di daerah ia minta supaya bisa segera menyelesaikan bersama dengan BPJS dan RS di daerah agar bisa menyelesaikan verifikasi klaim sebesar Rp6,9 triliun ini.
"Kita sudah terus berbicara dengan Kemenkeu, khususnya dengan Dirjen Keuangan, bagaimana agar kita bisa mengatasi kewajiban tunggakan 2020 sebesar Rp22 triliun dikurang Rp 8 triliun tadi yang belum ada anggarannya. Karena kita baru ketahui tagihan tersebut pada Januari sampai Mei yang lalu (2021)," aku Budi.
Dia menambahkan, untuk 2021 terdapat selisih Rp15 triliun, untuk 6 bulan pertama sudah dibayar Rp10,5 triliun. Realisasi ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 karena sudah hampir 75% dibayarkan. Sementara, sedang dalam proses pembayaran pada Juli 2021 sebesar Rp837 miliar. "Memang kita ada dispute sekitar Rp4 triliun. Nah, dispute ini yang sekarang kita sedang percepat verifikasinya dengan Dinkes daerah, BPJS di daerah-daerah supaya tidak terjadi tunggakan seperti tahun lalu Rp 22 triliun itu menunggak," tuturnya.
Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR secara virtual, Senin (5/7/2021). "Kita ada tunggakan klaim di 2020, saat saya masuk yang sudah disetujui anggarannya sebesar Rp8,3 triliun, yang sudah kita bayar ada Rp6 triliun, jadi cukup baik, sekitar 80% dari tunggakannya," papar Budi. Baca juga: Politikus PKS Desak Pemerintah Tegas, Tutup Pintu Masuk TKA
Menurut Budi, yang menjadi masalah adalah, tagihan 2020 yang tadinya Rp8 triliun membengkak menjadi Rp22 triliun, dan itu baru diketahui di awal 2021. Sehingga, pemerintah menyetop tagihan 2020 sampai Mei 2021. "Bulan Mei kita sudah lihat tagihannya yang tadinya Rp8 triliun sisanya naik menjadi Rp22 triliun. Jadi selisih ini belum ada anggarannya bapak ibu, Rp14 triliun itu belum ada anggarannya, karena memang tahun lalu baru Rp8 triliun. Tapi sekarang, yang sudah dibayar dari Rp8 triliun adalah Rp 6 triliun," terangnya.
Sedangkan klaim 2021, Budi melanjutkan, Kemenkes telah menganggarkan Rp23 triliun, dan tagihan yang sudah dibayarkan sampai sekarang adalah Rp10 triliun. Dan untuk klaim 2020 tengah dalam proses pelunasan sebesar Rp9,5 triliun yang harapannya bisa terealisasi pada Juli 2021. Baca juga: Utang Rp81 Miliar, RSUD Kota Bekasi Terancam Gulung Tikar
"Sehingga diharapkan di bulan Juli ini Rp9,5 triliun, dan mudah-mudahan kita bisa bayar. Hari ini harusnya Rp2 triliun sudah dibayar, karena sudah dibuka oleh Dirjen Anggaran, Rp339 miliar sedang dalam proses BPKP. Rp6,6 triliun kita sedang dalam proses verifikasi RS, nanti kita akan teruskan ke BPKP supaya bisa segera dibayar," ujarnya.
Kemudian, sambung mantan Dirut Bank Mandiri ini, selisih Rp6,9 triliun masih sedang diselesaikan oleh tim verifikasi daerah. Seluruh Dinas Kesehatan (Dinkes) di daerah ia minta supaya bisa segera menyelesaikan bersama dengan BPJS dan RS di daerah agar bisa menyelesaikan verifikasi klaim sebesar Rp6,9 triliun ini.
"Kita sudah terus berbicara dengan Kemenkeu, khususnya dengan Dirjen Keuangan, bagaimana agar kita bisa mengatasi kewajiban tunggakan 2020 sebesar Rp22 triliun dikurang Rp 8 triliun tadi yang belum ada anggarannya. Karena kita baru ketahui tagihan tersebut pada Januari sampai Mei yang lalu (2021)," aku Budi.
Dia menambahkan, untuk 2021 terdapat selisih Rp15 triliun, untuk 6 bulan pertama sudah dibayar Rp10,5 triliun. Realisasi ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 karena sudah hampir 75% dibayarkan. Sementara, sedang dalam proses pembayaran pada Juli 2021 sebesar Rp837 miliar. "Memang kita ada dispute sekitar Rp4 triliun. Nah, dispute ini yang sekarang kita sedang percepat verifikasinya dengan Dinkes daerah, BPJS di daerah-daerah supaya tidak terjadi tunggakan seperti tahun lalu Rp 22 triliun itu menunggak," tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :
