PPKM Mikro Darurat, Legislator: Yang Penting Penegakan Aturannya
Rabu, 30 Juni 2021 - 15:19 WIB
loading...
Rencana pemerintah dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk Pulau Jawa dan Bali dinilai sudah tepat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk Pulau Jawa dan Bali dinilai sudah tepat. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, yang terpenting dari PPKM Mikro darurat itu adalah pelaksanaan dan penegakan aturan di lapangannya.
Baca juga: PPKM Darurat Dipimpin Luhut Pandjaitan, Wasekjen Demokrat: Nothing Special
Rahmad Handoyo memberikan contoh misalnya jam operasional yang diatur dalam PPKM Mikro darurat harus dipatuhi bersama. Kemudian, kata dia, jika PPKM Mikro darurat juga mengatur work from home (WFH) atau bekerja di rumah secara detail juga harus dipatuhi bersama
Baca juga: Legislator Golkar Nilai PPKM Darurat Istilah Membingungkan Lagi
Contoh lainnya, kata dia, jika restoran atau rumah makan hanya boleh take away, dibawa pulang atau tidak boleh makan di tempat juga harus didukung bersama. "Kemudian kalau itu enggak boleh nongkrong, ya enggak boleh nongkrong, itu harus tegas," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (30/6/2021).
Sebab, kata dia, jika petugas di lapangan tidak tegas menegakkan aturannya, maka pelayanan kesehatan akan semakin terancam. Sehingga, dia menilai rencana pemerintah menerapkan PPKM Mikro darurat itu perlu didukung bersama.
"Dan yang paling penting adalah penegakan disiplin dari mulai Satgas daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kerja sama dengan TNI dan Polri untuk menertibkan semua pihak yang melanggar aturan ini," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Jika tidak, dia kembali mengingatkan bahayanya bahwa negara ini bisa gagal menangani masalah pelayanan kesehatan karena Pandemi Covid-19 ini. "Nah untuk terhindar dari seperti itu ya kita harus tertib, taat dan disiplin terhadap apa yang telah diputuskan pemerintah melalui PPKM Mikro darurat ini," pungkasnya.
Baca juga: PPKM Darurat Dipimpin Luhut Pandjaitan, Wasekjen Demokrat: Nothing Special
Rahmad Handoyo memberikan contoh misalnya jam operasional yang diatur dalam PPKM Mikro darurat harus dipatuhi bersama. Kemudian, kata dia, jika PPKM Mikro darurat juga mengatur work from home (WFH) atau bekerja di rumah secara detail juga harus dipatuhi bersama
Baca juga: Legislator Golkar Nilai PPKM Darurat Istilah Membingungkan Lagi
Contoh lainnya, kata dia, jika restoran atau rumah makan hanya boleh take away, dibawa pulang atau tidak boleh makan di tempat juga harus didukung bersama. "Kemudian kalau itu enggak boleh nongkrong, ya enggak boleh nongkrong, itu harus tegas," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (30/6/2021).
Sebab, kata dia, jika petugas di lapangan tidak tegas menegakkan aturannya, maka pelayanan kesehatan akan semakin terancam. Sehingga, dia menilai rencana pemerintah menerapkan PPKM Mikro darurat itu perlu didukung bersama.
"Dan yang paling penting adalah penegakan disiplin dari mulai Satgas daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kerja sama dengan TNI dan Polri untuk menertibkan semua pihak yang melanggar aturan ini," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Jika tidak, dia kembali mengingatkan bahayanya bahwa negara ini bisa gagal menangani masalah pelayanan kesehatan karena Pandemi Covid-19 ini. "Nah untuk terhindar dari seperti itu ya kita harus tertib, taat dan disiplin terhadap apa yang telah diputuskan pemerintah melalui PPKM Mikro darurat ini," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
