Indonesia Dinilai Belum Serius Menuju Ekonomi Hijau
Sabtu, 26 Juni 2021 - 09:55 WIB
loading...
A
A
A
Research & Knowledge Manager Perkumpulan Prakarsa Cut Nurul Aidha berpendapat bahwa sudah ada langkah-langkah signifikan yang diambil pemerintah untuk menerapkan green economy. Misalnya, adanya program Indonesia Green Growth milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kendati demikian, masih membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan green economy tersebut. "Green economi bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan akan tetapi juga harus inklusif secara sosial," kata Nurul.
Nurul mengatakan, perubahan dari praktik konvensional ke praktik green economy butuh waktu tergantung kesiapan sumber daya manusianya, infrastruktur pendukung, dan sebagainya. Apalagi, lanjutnya, stimulus fiskal untuk green project masih sangat kurang.
Memang, fondasi pelaksanaan ekonomi hijau sudah ada, dan program penanganan perubahan iklim juga sudah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Akan tetapi, perlu didukung juga reformasi kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpijak ke implementasi green economy.
"Misalnya untuk revitalasi pertanian atau perkebunan, jangan hanya sawit karena banyak jenis tanaman yang perlu diremajakan. Kalau digabung volumenya lebih besar dari hanya sawit saja (kopi, kakao, karet, dan kelapa kalau digabung sekitar 90.000 hektare)," ujar Nurul.
Dengan adanya reformasi fiskal atau ekspansi fiskal, Indonesia bisa mendapat dana dari sumber baru untuk membantu pembiayaan peremajaan semua tanaman perkebunan yang punya nilai komoditas tinggi.
Nurul mengakui, untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan inklusivitas tak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, perlu komitmen yang selaras dan memiliki road map atau peta jalannya untuk menuju green economy.
Kendati demikian, masih membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan green economy tersebut. "Green economi bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan akan tetapi juga harus inklusif secara sosial," kata Nurul.
Nurul mengatakan, perubahan dari praktik konvensional ke praktik green economy butuh waktu tergantung kesiapan sumber daya manusianya, infrastruktur pendukung, dan sebagainya. Apalagi, lanjutnya, stimulus fiskal untuk green project masih sangat kurang.
Memang, fondasi pelaksanaan ekonomi hijau sudah ada, dan program penanganan perubahan iklim juga sudah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Akan tetapi, perlu didukung juga reformasi kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpijak ke implementasi green economy.
"Misalnya untuk revitalasi pertanian atau perkebunan, jangan hanya sawit karena banyak jenis tanaman yang perlu diremajakan. Kalau digabung volumenya lebih besar dari hanya sawit saja (kopi, kakao, karet, dan kelapa kalau digabung sekitar 90.000 hektare)," ujar Nurul.
Dengan adanya reformasi fiskal atau ekspansi fiskal, Indonesia bisa mendapat dana dari sumber baru untuk membantu pembiayaan peremajaan semua tanaman perkebunan yang punya nilai komoditas tinggi.
Nurul mengakui, untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan inklusivitas tak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, perlu komitmen yang selaras dan memiliki road map atau peta jalannya untuk menuju green economy.
(zik)
Lihat Juga :
