Ogah Cederai Demokrasi, PPP Tegaskan Masa Jabatan Presiden Dua Periode

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:45 WIB
loading...
Ogah Cederai Demokrasi,...
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (tengah). Foto/Dok SINDO
A A A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta agar tak ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat wacana presiden tiga periode . PPP junjung demokrasi yang membatasi masa jabatan presiden.

Pria yang akrab disapa Awiek ini meminta sejumlah pihak untuk tidak menjerumuskan Jokowi dengan isu-isu yang spekulatif. Sebab, saat ini, kepala negara tengah fokus pada kerja-kerjanya memimpin bangsa ini.

"Kami berharap Pak Jokowi tetap diberi keleluasaan memimpin negeri ini sampai masa jabatan berakhir, tidak diganggu oleh isu-isu yang sifatnya isu-isu 'spekulatif'," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

Sebagai partai koalisi pemerintah, PPP masih berkomitmen mengedepankan konstitusi bahwa masa jabatan presiden paling lama dua periode. Terlebih, penolakan itu juga sudah ditegaskan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Refly Harun Mau Kampanye Tolak Presiden Tiga Periode

"PPP tidak ingin mencederai demokrasi, kita sebagai satu kelompok reformasi tentu PPP menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi hasil amendemen UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden," pungkasnya.

Baca juga: Ketua Relawan Ganjarist Sebut Jokowi Tiga Periode Ngawur

Diketahui, komunitas Jokpro 2024 telah meresmikan sekretariat nasional di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/6/2021). Sejumlah masyarakat itu menyuarakan presiden tiga periode dengan mengusung Jokowi-Prabowo.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sidang Gugatan Muktamar...
Sidang Gugatan Muktamar PPP, Saksi Tergugat Dinilai Tidak Konsisten
Konflik PPP Banten Dinilai...
Konflik PPP Banten Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
Menata Demokrasi Produktif...
Menata Demokrasi Produktif untuk Kesejahteraan Lintas Generasi
PN Jakpus Tolak Gugatan...
PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah
28 Tahun Reformasi 1998:...
28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan
Kader PPP Segera Laporkan...
Kader PPP Segera Laporkan Taj Yasin, Agus Suparmanto, dan Thobahul Aftoni ke Polda Metro
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
Israel Bunuh 3 Tentara...
Israel Bunuh 3 Tentara Lebanon, Presiden Aoun Murka
Rekomendasi
Gulkarmat Jakarta Evakuasi...
Gulkarmat Jakarta Evakuasi 26 Penumpang Kapal di Perairan Kepulauan Seribu
Adu Kuat SUV Pintar:...
Adu Kuat SUV Pintar: Jetour T1 Hybrid Tantang Dominasi Merek Jepang
Presiden Asosiasi Sepak...
Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Kecam AS Tunda Visa untuk Acara Piala Dunia
Berita Terkini
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi...
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi Kesehatan Tak Boleh Hanya Terjadi di Atas Kertas
Wajah Baru Lapas Indonesia,...
Wajah Baru Lapas Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan: Tak Lagi Sekadar Penjara
KPK Telusuri Aliran...
KPK Telusuri Aliran Dana terkait Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
KPK Sita Dokumen Pengadaan...
KPK Sita Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Infografis
10 Jabatan Luhut Selama...
10 Jabatan Luhut Selama Pemerintahan Presiden Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved