Literasi Digital Masih Menantang
Sabtu, 19 Juni 2021 - 06:01 WIB
loading...
A
A
A
Koordinator Literasi Digital Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kemkominfo Rizki Amelia mengatakan, program nasional literasi digital ini menargetkan 1,25 juta orang terliterasi setiap tahun. Pogram tersebut akan terdiri dari dua kelas yakni cakap digital untuk umum dan kelas inklusif khusus warga di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), difabel dan lansia.
Saat ini, kata dia, program yang sudah berjalan baru kelas cakap digital melalui online atau webinar di mana setiap hari serempak dilakukan di 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten.
Kiki, panggilan akrab Rizki Amelia, menceritakan bahwa program nasional itu sudah direncanakan sejak 2020 sehingga Kemenkominfo langsung menghimpun data dengan survei literasi digital indonesia. Setelah itu dibuat roadmap agar lebih mudah menjangkau target dan tujuan program nasional ini.
"Kelas inklusi akan mulai sekitar bulan September. Rencananya untuk di daerah 3T kelas akan dilakukan offline. Di sana meskipun sudah ada perangkat dan jaringan internet, literasi digital wajib diajarkan kepada mereka. Kami datang ke kantor kecamatan, PKK untuk sosialisasi, pesertanya maksimal 20 -30 orang," jelasnya.
Baca juga: Penjelasan Airlangga Terkait Upaya Pemerintah dalam Digitalisasi UMKM
Kiki juga berharap nantinya target 50 juta masyarakat ada talenta digital baru yang mampu bersaing di kancah global.
Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan, jauh sebelum pandemi Indonesia sudah merancang peta jalan untuk memastikan masyarakat siap sebagai “amphibi” yang mampu hidup di ruang nyata dan maya.
Dia berharap, adanya penyediaan fasilitas teknis dalam mengedukasi masyarakat, maka ke depan tidak akan ada lagi kesenjangan antara masyarakat dalam hal penggunaan sarana dan prasarana teknologi.
"Pekerjaan besar ke depan memastikan 270 juta masyarakat Indonesia dapat menjadi warga digital yang positif dan produktif di dunia maya,” katanya
Menurut dia, warga digital yang sehat ialah mereka yang memiliki beberapa kecakapan di antaranya keterampilan menguasai fitur-fitur teknologi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi digital, sosial dan pendidikan. Hal ini wajib dibarengi dengan kesadaran akan keamanan yang komprehensif serta berlandaskan etika dan budaya Pancasila," ungkap Devie.
Saat ini, kata dia, program yang sudah berjalan baru kelas cakap digital melalui online atau webinar di mana setiap hari serempak dilakukan di 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten.
Kiki, panggilan akrab Rizki Amelia, menceritakan bahwa program nasional itu sudah direncanakan sejak 2020 sehingga Kemenkominfo langsung menghimpun data dengan survei literasi digital indonesia. Setelah itu dibuat roadmap agar lebih mudah menjangkau target dan tujuan program nasional ini.
"Kelas inklusi akan mulai sekitar bulan September. Rencananya untuk di daerah 3T kelas akan dilakukan offline. Di sana meskipun sudah ada perangkat dan jaringan internet, literasi digital wajib diajarkan kepada mereka. Kami datang ke kantor kecamatan, PKK untuk sosialisasi, pesertanya maksimal 20 -30 orang," jelasnya.
Baca juga: Penjelasan Airlangga Terkait Upaya Pemerintah dalam Digitalisasi UMKM
Kiki juga berharap nantinya target 50 juta masyarakat ada talenta digital baru yang mampu bersaing di kancah global.
Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan, jauh sebelum pandemi Indonesia sudah merancang peta jalan untuk memastikan masyarakat siap sebagai “amphibi” yang mampu hidup di ruang nyata dan maya.
Dia berharap, adanya penyediaan fasilitas teknis dalam mengedukasi masyarakat, maka ke depan tidak akan ada lagi kesenjangan antara masyarakat dalam hal penggunaan sarana dan prasarana teknologi.
"Pekerjaan besar ke depan memastikan 270 juta masyarakat Indonesia dapat menjadi warga digital yang positif dan produktif di dunia maya,” katanya
Menurut dia, warga digital yang sehat ialah mereka yang memiliki beberapa kecakapan di antaranya keterampilan menguasai fitur-fitur teknologi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi digital, sosial dan pendidikan. Hal ini wajib dibarengi dengan kesadaran akan keamanan yang komprehensif serta berlandaskan etika dan budaya Pancasila," ungkap Devie.
Lihat Juga :
