Mahfud MD: Masukan Revisi UU ITE Masih Dapat Disampaikan ke DPR
Selasa, 15 Juni 2021 - 07:27 WIB
loading...
A
A
A
Sedangkan terkait dengan Omnibus Law Digital, sambung dia, dalam penyusunannya akan membuka lebar masukan dari masyarakat. Omnibus Law Bidang Digital nantinya mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang, hingga transaksi berita. Namun demikian pembuatan omnibus law bidang digital akan masuk dalam rencana jangka panjang.
Baca juga: Baru Konsep, Revisi UU ITE Masih Bisa Berubah
Di kesempatan yang sama, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan apresiasi, dan juga masukan terkait dengan revisi UU ITE. Termasuk meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan Omnibus Law Digital.
"Tadi kami sudah mendengar dari Menko bahwa hingga saat ini masih menerima masukan dari publik, terutama karena draf revisi ini, dari tim kajian diserahkan ke Menkumham, dan kami bisa berpartisipasi di proses itu. Kemudian untuk Omnibuslaw Digital juga masih tahap wacana, dan kami juga diharapkan untuk memberikan masukan," kata Nurina Saviteri dari Amnesty International Indonesia.
Dalam pertemuan, hadir Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari, Erasmus Napitupulu (Institute for Criminal Justice Reform), Muhammad Arsyad (Ketua PAKU ITE), Nurina Savitri (Amnesty International Indonesia), Rizki Yudha (LPH Pers), Nenden Arum (SAFEnet) dan Andi M Rezaldy (KontraS).
Baca juga: Baru Konsep, Revisi UU ITE Masih Bisa Berubah
Di kesempatan yang sama, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan apresiasi, dan juga masukan terkait dengan revisi UU ITE. Termasuk meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan Omnibus Law Digital.
"Tadi kami sudah mendengar dari Menko bahwa hingga saat ini masih menerima masukan dari publik, terutama karena draf revisi ini, dari tim kajian diserahkan ke Menkumham, dan kami bisa berpartisipasi di proses itu. Kemudian untuk Omnibuslaw Digital juga masih tahap wacana, dan kami juga diharapkan untuk memberikan masukan," kata Nurina Saviteri dari Amnesty International Indonesia.
Dalam pertemuan, hadir Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari, Erasmus Napitupulu (Institute for Criminal Justice Reform), Muhammad Arsyad (Ketua PAKU ITE), Nurina Savitri (Amnesty International Indonesia), Rizki Yudha (LPH Pers), Nenden Arum (SAFEnet) dan Andi M Rezaldy (KontraS).
(abd)
Lihat Juga :
