Akhiri Polemik TWK, Komisi III DPR Kawal KPK Agar Kerja Maksimal

Kamis, 10 Juni 2021 - 21:16 WIB
loading...
Akhiri Polemik TWK,...
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburrokhman, meminta semua pihak untuk mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburrokhman, meminta semua pihak untuk mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polemik TWK, Langkah Komnas HAM Panggil Firli Bahuri Dipertanyakan

Alih-alih berprasangka buruk terhadap kebijakan TWK, Habiburokhman memilih terus mengawal KPK agar tetap maksimal dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi agar lebih baik.

Baca juga: TWK Pegawai KPK, Menkumham: Daripada Ribut, Diuji Saja di Pengadilan

"Kami memilih untuk tidak berasumsi hanya berdasar prasangka, lebih baik kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini dimana pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik," kata Habiburokhman, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Polemik TWK, Pakar Hukum Ingatkan Komnas HAM Tak Fitnah Pimpinan KPK

Habiburokhman meminta semua pihak, tak menggunakan asumsi dalam mencermati perkembangan di KPK. Karena, baik pimpinan maupun 75 pegawai yang tak lolos TWK sama-sama aset bangsa yang memiliki integritas.

Lebih lanjut politikus Gerindra itu berharap, nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK dapat diselesaikan. Ia menilai, jika pihak-pihak yang terlibat dapat duduk bersama, masih ada peluang merumuskan solusi menyelamatkan 75 orang pegawai tanpa mendiskreditkan pimpinan KPK.

"Soal nasib 75 karyawan KPK kami harapkan belumlah final. Jika pihak terkait bisa duduk bersama, kita masih berpeluang merumuskan solusi konkret bagaimana menyelamatkan 75 orang tanpa perlu mendiskreditkan pimpinan KPK," ucapnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
OTT KPK di BPK Berujung...
OTT KPK di BPK Berujung 5 Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Ikut Terjerat
KPK Tetapkan 4 Tersangka...
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim Edison
Pimpinan Lembaga Antirasuah...
Pimpinan Lembaga Antirasuah Diduga Terseret Kasus MBG, Ini Tanggapan KPK
KPK: OTT di BPK Terkait...
KPK: OTT di BPK Terkait Temuan Pengadaan Smart TV di Muara Enim
PTPN III Gandeng KPK...
PTPN III Gandeng KPK Bangun Integritas dan Cegah Korupsi
Rumah Bupati Sugiri...
Rumah Bupati Sugiri Sancoko Digeledah, 3 Mobil Hardtop dan 1 Alphard Disita
KPK Periksa 9 Saksi,...
KPK Periksa 9 Saksi, Telusuri Pemberian Uang ke Bupati Gatut Sunu Wibowo
Gubernur Sultra Gandeng...
Gubernur Sultra Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Rekomendasi
Jetour T1 Hadir Dua...
Jetour T1 Hadir Dua Rasa, Mana yang Lebih Layak Dibeli: ICE Rp388 Juta atau PHEV Rp538 Juta?
Presiden Asosiasi Sepak...
Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Kecam AS Tunda Visa untuk Acara Piala Dunia
16 Seniman Kontemporer...
16 Seniman Kontemporer Indonesia Boyong Skena Seni Jakarta ke Jepang
Berita Terkini
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi...
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi Kesehatan Tak Boleh Hanya Terjadi di Atas Kertas
Wajah Baru Lapas Indonesia,...
Wajah Baru Lapas Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan: Tak Lagi Sekadar Penjara
KPK Telusuri Aliran...
KPK Telusuri Aliran Dana terkait Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
KPK Sita Dokumen Pengadaan...
KPK Sita Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Infografis
Hari ini Komisi III...
Hari ini Komisi III DPR Seleksi 7 Calon Komisioner KY
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved