Realisasi Rendah, Komisi II DPR Kritik Program Pembinaan Kapasitas di Kemendagri
loading...
Anggota Komisi II DPR, Yanuar Prihatin mengkritisi realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemda dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR , Yanuar Prihatin mengkritisi realisasi program anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan. Menurutnya, Mendagri yang kurang teliti membaca laporan yang disampaikan.
"Laporan program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa ini tidak nyambung dengan yang dihasilkan. Jadi pertanyaan, apakah Pak Menteri membaca laporan yang bapak bikin ini?" ujar Yanuar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II bersama Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Politikus PKB itu menyoroti laporan program yang difokuskan pada pemerintah desa. Menurutnya, laporan target capaian strategis yang dihasilkan tidak berkaitan dengan rencana program.
Dia menguraikan beberapa laporan yang disampaikan seperti, tercapainya pelaksanaan pilkada serentak, penguatan sistem administrasi keuangan desa, penyelesaian masalah batas wilayah dan yang juga penataan PKK dan Posyandu di 155 desa hanya bersifat administratif dan keluar dari urgensi program tentang peningkatan kapasitas.
"Ini laporan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan realisasi anggaran Rp91 millar atau 17,58 persen dari total anggaran Rp522 milliar tahun 2021. Jadi yang disebut peningkatan kapasitas pemerintah itu duduk perkaranya dimana kalau target capaian strategis yang disebutkan hanya bersifat administratif?" tukas Yanuar.
"Sebenarnya apa kegiatan yang sedang dilakukan Kemendagri? Output-nya apa dan outcome-nya apa? Sebab yang kita bicarakan adalah peningkatan kapasitas pemerintah desa," imbuhnya.
Legislator Dapil Jawa Barat X ini menambahkan seharusnya dengan program tersebut, pemerintah pusat lebih mendukung pemerintah desa lebih inovatif dan kreatif agar menjadi sumbu kemajuan daerah. Adanya alokasi anggaran khusus untuk desa yang didukung dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa, lanjutnya, desa berpeluang lebih besar memajukan wilayah tanpa menjadikannya beban.
"Dari sudut laporan ini, kita dapat evaluasi untuk perbaikan ke depan bahwa program saat ini belum menyinggung tentang kapasitas pemerintah desa," pungkasnya.
"Laporan program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa ini tidak nyambung dengan yang dihasilkan. Jadi pertanyaan, apakah Pak Menteri membaca laporan yang bapak bikin ini?" ujar Yanuar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II bersama Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Politikus PKB itu menyoroti laporan program yang difokuskan pada pemerintah desa. Menurutnya, laporan target capaian strategis yang dihasilkan tidak berkaitan dengan rencana program.
Dia menguraikan beberapa laporan yang disampaikan seperti, tercapainya pelaksanaan pilkada serentak, penguatan sistem administrasi keuangan desa, penyelesaian masalah batas wilayah dan yang juga penataan PKK dan Posyandu di 155 desa hanya bersifat administratif dan keluar dari urgensi program tentang peningkatan kapasitas.
"Ini laporan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan realisasi anggaran Rp91 millar atau 17,58 persen dari total anggaran Rp522 milliar tahun 2021. Jadi yang disebut peningkatan kapasitas pemerintah itu duduk perkaranya dimana kalau target capaian strategis yang disebutkan hanya bersifat administratif?" tukas Yanuar.
"Sebenarnya apa kegiatan yang sedang dilakukan Kemendagri? Output-nya apa dan outcome-nya apa? Sebab yang kita bicarakan adalah peningkatan kapasitas pemerintah desa," imbuhnya.
Legislator Dapil Jawa Barat X ini menambahkan seharusnya dengan program tersebut, pemerintah pusat lebih mendukung pemerintah desa lebih inovatif dan kreatif agar menjadi sumbu kemajuan daerah. Adanya alokasi anggaran khusus untuk desa yang didukung dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa, lanjutnya, desa berpeluang lebih besar memajukan wilayah tanpa menjadikannya beban.
"Dari sudut laporan ini, kita dapat evaluasi untuk perbaikan ke depan bahwa program saat ini belum menyinggung tentang kapasitas pemerintah desa," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
