Bertemu Bupati Ponorogo, La Nyalla Gaungkan Pentingnya Amendemen ke-5 UUD 1945
loading...
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama dengan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Rabu (9/6/2021). Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattali tti melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur dengan menemui Bupati Ponorogo, Jawa Timur Sugiri Sancoko, Rabu (9/6/2021).
La Nyalla datang ke kantor Bupati Ponorogo bersama Ketua Komite III DPD Sylviana Murni, Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Sekretaris Jenderal DPD Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD Lalu Niqman Zahir.
Rombongan disambut langsung Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono dan jajaran pejabat Pemkab.
La Nyalla bersama rombongan juga dijamu makan siang dengan menu spesial khas Ponorogo. Di antaranya nasi tiwul dan bothok, beserta minuman dawet.
Dalam pertemuan itu, senator asal Jawa Timur ini menegaskan kembali wacana DPD untuk melakukan amendemen ke-5 terhadap UUD 1945.
Menurut dia, amendemen ke-5 dibutuhkan agar hak DPD sebagai jelmaan dari utusan daerah bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden bisa pulih.
"Kita selain keliling daerah juga keliling ke kampus-kampus menggaungkan wacana tersebut lewat seminar maupun FGD. Sehingga para akademisi bisa ikut serta mendorong wacana tersebut," kata La Nyalla.
La Nyalla datang ke kantor Bupati Ponorogo bersama Ketua Komite III DPD Sylviana Murni, Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Sekretaris Jenderal DPD Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD Lalu Niqman Zahir.
Rombongan disambut langsung Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono dan jajaran pejabat Pemkab.
La Nyalla bersama rombongan juga dijamu makan siang dengan menu spesial khas Ponorogo. Di antaranya nasi tiwul dan bothok, beserta minuman dawet.
Dalam pertemuan itu, senator asal Jawa Timur ini menegaskan kembali wacana DPD untuk melakukan amendemen ke-5 terhadap UUD 1945.
Menurut dia, amendemen ke-5 dibutuhkan agar hak DPD sebagai jelmaan dari utusan daerah bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden bisa pulih.
"Kita selain keliling daerah juga keliling ke kampus-kampus menggaungkan wacana tersebut lewat seminar maupun FGD. Sehingga para akademisi bisa ikut serta mendorong wacana tersebut," kata La Nyalla.
(dam)
Explore More