Krisis Angka Kelahiran Ancam Dunia
loading...
A
A
A
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Omas Bulan Samosir juga berpendapat bahwa krisis tingkat kelahiran dimungkinkan terjadi di Indonesia mulai sekitar empat dekade ke depan atau periode 2065-2070. Dalam kondisi tersebut, tingkat kelahiran (fertilitas) lebih rendah daripada tingkat kematian (mortalitas).
“Hal ini yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi negatif,” katanya.
Omas berpandangan, kebijakan kependudukan masih berfokus pada penurunan tingkat kelahiran, terutama di daerah-daerah yang tingkat kelahirannya dianggap tinggi.
“Menurut ilmu demografi, tingkat kelahiran di Indonesia sedang. Tingkat kelahiran tinggi jika angka fertilitas total lebih dari lima anak per perempuan. Dan saat ini cara pandang orang Indonesia masih menganut paham pronatalis. Artinya, dua anak tidak cukup,” paparnya.
Omas mengutip hasil studi Rajagukguk (2010) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi proporsional terhadap pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu). Artinya, dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu) diperlukan.
“Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan tingkat kelahiran tertentu untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dia menuturkan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum diarahkan untuk mencegah krisis tingkat kelahiran seperti yang dialami negara lain. Hal ini terjadi karena masih fokus kepada penurunan tingkat kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah mengangkat isu agar Indonesia mempertahankan tingkat kelahiran tertentu agar pertumbuhan penduduk Indonesia tidak negatif.
“BKKBN perlu mengembangkan kebijakan manajemen kependudukan termasuk kebijakan tingkat kelahiran penduduk atau suku bangsa yang hampir punah,” tandasnya.
Jauh dari Krisis
Pemerintah Indonesia menganggap ancaman krisis tingkat kelahiran masih cukup jauh.Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, selain masih cukup lama, untuk mengatasi ancaman itu pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah strategi.
“Hal ini yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi negatif,” katanya.
Omas berpandangan, kebijakan kependudukan masih berfokus pada penurunan tingkat kelahiran, terutama di daerah-daerah yang tingkat kelahirannya dianggap tinggi.
“Menurut ilmu demografi, tingkat kelahiran di Indonesia sedang. Tingkat kelahiran tinggi jika angka fertilitas total lebih dari lima anak per perempuan. Dan saat ini cara pandang orang Indonesia masih menganut paham pronatalis. Artinya, dua anak tidak cukup,” paparnya.
Omas mengutip hasil studi Rajagukguk (2010) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi proporsional terhadap pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu). Artinya, dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu) diperlukan.
“Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan tingkat kelahiran tertentu untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dia menuturkan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum diarahkan untuk mencegah krisis tingkat kelahiran seperti yang dialami negara lain. Hal ini terjadi karena masih fokus kepada penurunan tingkat kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah mengangkat isu agar Indonesia mempertahankan tingkat kelahiran tertentu agar pertumbuhan penduduk Indonesia tidak negatif.
“BKKBN perlu mengembangkan kebijakan manajemen kependudukan termasuk kebijakan tingkat kelahiran penduduk atau suku bangsa yang hampir punah,” tandasnya.
Jauh dari Krisis
Pemerintah Indonesia menganggap ancaman krisis tingkat kelahiran masih cukup jauh.Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, selain masih cukup lama, untuk mengatasi ancaman itu pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah strategi.
Explore More