Mengejar Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

Tidak hanya itu saja, Huda mengingatkan agar kebijakan pembelajaran tatap muka melibatkan semua pihak, tidak serta merta diputuskan oleh pemerintah sendiri. "Kebijakan apa pun dari atas apalagi pandemi itu kan kebersamaan, maka semua pemangku kepentingan terutama pendidikan harus ikut dilibatkan," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Belum Capai Target, DPR Minta Penanganan Pandemi Lebih Serius

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiyanti menganggap pemberlakuan pembelajaran tatap muka belum terlalu mendesak. Ia menyarankan, sebaiknya pembelajaran tatap muka di masa pandemi hanya diperuntukkan bagi mata pelajaran yang sulit dan mengharuskan siswa untuk bertemu.

"Pembelajaran tatap muka seharusnya untuk materi yang sulit, bahkan yang sangat sulit yang memang harus ketemu dan berdialog langsung. Berarti pihak sekolah harus disisir dahulu materi itu,"kata Retno.

Menurutnya, pembelajaran tatap muka juga bukan berarti mengharuskan semua siswa masuk setiap harinya. Melainkan, tetap ada campuran antara metode pembelajaran tatap muka dan PJJ. Ia mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya bermaksud bahwa PTM tidak diwajibkan, yang artinya nanti masih akan ada pembelajaran daring atau PJJ.

Oleh sebab itu, ia mendorong pihak-pihak terkait agar memilih materi pembelajaran yang cocok digunakan antara pembelajaran tatap muka dengan PJJ. "Kalau materi mudah dan materi sedang kan bisa belajar sendiri di rumah. Karena kan hanya separuh saja yang masuk ke sekolah. Artinya, anak-anak itu akan ada yang tetap PJJ dan akan ada yang ikut pembelajaran secara tatap muka," jelasnya.

Ia menambahkan, jika nantinya pembelajaran tatap muka diberlakukan pun seharusnya pihak sekolah tidak lagi memberikan tugas pada murid, melainkan hanya sebatas pada pelatihan saja. Misalnya materi pelatihan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada kasus ini, siswa dipersilahkan masuk.

"Karena memang, misalnya pelatihan bengkel di SMK yang harus masuk karena memang materi ini tidak bisa dilakukan secara daring. Ada banyak praktik yang tidak bisa pakai PJJ, ini yang penting disiapkan kalau memang pemerintah ingin membuka pembelajaran tatap muka nanti,"ucapnya.

Retno mengakui, hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum mengetahui seperti apa konsep pembelajaran tatap muka jika diberlakukan pada Juli nanti. Untuk itu, terkait materi pembelajaran tatap muka, KPAI menyarankan agar materi yang diajarkan adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung.

Ia pun mengaku pihaknya menggelar pengawasan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan di satuan-satuan pendidikan. Serangkaian pengawasan dilakukan di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I Yogjakarta, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat. Ada juga pengawasan yang dilakukan di wilayah lain dan dilakukan oleh mitra KPAI yakni KPAD atau KPAID.

Dari hasil pantauannya, Retno menyebut sebagian besar sekolah belum siap dengan infrastruktur dan protokol yang diperlukan. "Secara umum, dari 48 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap. Namun, ada sejumlah sekolah di setiap jenjang yang KPAI nilai sudah sangat siap melakukan pembelajaran tatap muka," tuturnya.